Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo Notodiprojo mengkritik cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan elektabilitasnya jelang pemilihan presiden 2019.
"Incumbent ini memang masih harus meningkatkan kinerja demi elektabilitas, tapi nggak usah pakai cara yang offside, ibarat dalam dunia sepakbola," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/4/2018).
Kritik itu dilontarkan Roy untuk menyinggung soal diselipkannya foto Jokowi di sertifikat tanah yang dibagikan kepada masyarakat. Menurut dia, hal itu sangat berlebihan mengingat foto Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di setiap sekolah sudah dipajang.
"Misalnya, pembagian sertifikat, nggak usah pakai foto lah, kan foto itukan di sekolah-sekolah saja sudah ada, ada foto Pak Jokowi dan Pak JK (Jusuf Kalla), cukuplah, nggak usah ditempeli pada sertifikat, itu kan clear gaya-gaya gitu," katanya.
Roy menegaskan apa yang disampaikan ini bukan sebuah sindiran, melainkan kritik. Sebab kata dia, Demokrat tak pernah menolak program Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.
"Itu kritik membangun, jadi kita setuju membagikan sertifikat kepada masyarakat, kita tidak pernah menolak," kata Roy.
"Karena bisa jadi ini menjadi sesuatu yang ibaratnya justru membalik, yang tadinya simpati justru bisa antipati. Jadi kami kalau ada yang kurang baik kami kritik," ujarnya menambahkan.
Berita Terkait
-
Dibandingkan dengan Prabowo, Jokowi Disindir Lebih Doyan Selfie
-
Ibarat Nikah, Gerindra Sebut Prabowo Sudah Ijab Kabul Maju Capres
-
Walau SBY Ketemu Wiranto, Posisi Politik Demokrat Belum Pasti
-
Sandiaga Ketemu Romahurmuzy, PPP Gabung Gerindra?
-
Rizal Ramli Sindir Demokrasi Indonesia Adalah Demokrasi Kriminal
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!