"Hal ini patut kita apresiasi. Hal ini terlihat dari lancarnya berbagai macam persoalan yang muncul terkait tugas dan kewenangan pemprov, akibat perubahan peraturan, seperti penanganan dan pengelolaan SMA/SMK yang menyerap anggaran yang besar di tahun 2017 ini," ucap Kusnadi.
Sementara itu, penghargaan dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa arah pembangunan sudah benar dan sesuai selaras dengan peraturan yang ada. Namun setelah mengkaji dan melihat dalam tataran implementasi di lapangan, Pansus masih menemukan permasalahan di lapangan yang membutuhkan perbaikan di masa mendatang.
LKPJ Gubernur Tahun 2017 mencatat adanya peningkatan berbagai indikator ke arah positif. Hal ini terlihat dari aspek daya saing provinsi, pelayanan publik, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Demikian pula dengan aspek pengelolaan keuangan daerah. Terjadi peningkatan yang signifikan. Meski demikian, peran pendapatan daerah dari kontribusi BUMD dan pendapatan lain-lain masih belum menunjukkan kenaikan yang berarti.
Bahkan ada yang tidak mampu memberikan kontribusi. Hal ini menurut Pansus, perlu menjadi perhatian dan langkah perbaikan di masa yang akan datang.
Ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengungkapkan, BUMD Pemprov Jabar perlu didorong terus, agar bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendatapan Asli Daerah (PAD).
"Pendapatan BUMD yang dikaji oleh tim pansus baru dari sisi pajak yang besar dan Bank BJB. BUMD yang lainnya juga perlu terus ada dorongan," ujar Ineu.
Sementara itu, menanggapi laporan Pansus I, Aher dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jabar, khususnya tim Pansus I LKPJ TA 2017 dan AMJ 2013-2018 yang terlibat secara aktif menelaah LKPJ dan AMJ.
Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Jabar selama periode RPJMD 2013-2018, yang dibuktikan dengan pencapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Program (IKP), pencapaian janji kampanye gubernur, serta berbagai prestasi yang diraih, kata Aher, tidak akan dapat diraih tanpa kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak, khususnya DPRD Pemprov Jabar.
"Teriring harapan, semoga sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus terjaga untuk dapat berkelanjutan untuk kesuksesan agenda-agenda pembangunan di Jawa Barat ke depan," tandas Aher.
"Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat selama periode 2013-2018 terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Namun yakinlah bahwa semua yang dilakukan adalah semata-mata untuk menjadikan Jawa Barat lebih maju dan sejahtera untuk semua kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dukung Langkah BGN Setop Sementara SPPG, Legislator DPR: Perlu Penindakan dan Pembinaan
-
Kasus Suap Proyek Bekasi Melebar, Rumah Ono Surono Digeledah KPK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan