Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai massifnya upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh jajaran BNN, Polri, Ditjen Bea Cukai, hingga TNI AL membuktikan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla berhasil menjaga masa depan bangsa.
Bambang mengatakan, terkait narkoba, pemerintahan Jokowi-JK tak hanya melakukan tindakan hukum terhadap pedagang dan korban, namun juga pencegahan sejak di pintu masuk wilayah Indonesia.
Kata dia, penguatan perlindungan terhadap generasi bangsa dari bahaya zat terlarang ini dipastikannya juga akan didukung DPR melalui revisi UU Narkotika.
"Jihad memerangi narkoba sudah dilakukan dari hulu sampai hilir. Aparat di wilayah perbatasan maupun intelijen kita semakin kuat. Memang masih belum sempurna, namun terus akan kita tingkatkan. Salah satunya melalui revisi UU Narkotika yang sedang akan dibahas di DPR RI," kata Bambang saat menyaksikan pemusnahan barang bukti 2,6 ton narkoba jenis sabu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di silang Monas, Jakarta, Jumat (4/05/18).
Politikus Partai Golkar menjelaskan, revisi UU Narkotika sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum lebih lanjut. Beberapa diantaranya menyangkut pelaksanaan eksekusi hukuman mati agar ada efek jera.
"DPR RI sudah mendorong pemerintah agar revisi UU Narkotika bisa segera kita bahas. Kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dimana peredaran, perdagangan, maupun penyelundupan Narkoba sudah semakin canggih. Bandar dan sindikatnya juga antar negara. Saya ingin revisi UU Narkotika bisa menjawab berbagai tantangan tersebut," tutur Bambang.
Bambang meminta semua pihak tak sedikitpun memberikan ruang bagi peredaran narkoba di Indonesia. Kata dia, sejauh ini, meskipun aparat berwenang sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap para bandar, pengedar serta pengguna narkoba, namun penyelundupan dan peredaran narkoba hingga kini masih tinggi di Indonesia.
"Saya sudah berkali-kali menyerukan jihad melawan narkoba. Ini butuh dukungan semua pihak. Bukan hanya dari aparat hukum saja, melainkan yang paling utama dari masyarakat sekitar. Jangan ragu melaporkan kepada aparat hukum jika menemukan pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam lingkaran narkoba," ujar Bambang.
Baca Juga: Jokowi Undang Anak-anak Main Demprak di Istana
Lebih lanjut, terkait 2,6 ton sabu yang dimusnahkan pagi tadi, mantan Ketua Komisi III DPR mengapresiasi sinergitas berbagai instansi hingga berhasil mengamankan enam tersangka.
Menurut dia, aparat keamanan Indonesia dipandangnya juga telah bekerjasama dengan baik bersama pihak internasional seperti Australian Federal Police (AFP) dalam upaya mencegah penyelundupan narkoba ke Indonesia.
"Kita harus mengapresiasi kerja keras BNN, TNI AL, Bareskrim Polri, Imigrasi, maupun aparat lainnya yang saling bahu membahu untuk menggagalkan penyelundupan narkoba ke negara kita. Dari proses pengintaian dan pengejaran tak kenal lelah, akhirnya 2,6 ton Narkoba bisa diamankan," tutur Bambang.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Anggot Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Menurut dia, sinergitas antara penegak hukum dan instansi lainnya semakin terlihat baik dalam upaya pemberantasan narkoba.
Sahroni menekankan, pemberantasan narkoba juga harus didukung dengan penindakan hingga beking yang melindungi peredaran zat terlarang tersebut.
Lebih jauh Sahroni berpesan sosialisasi secara massif akan bahaya narkoba juga harus lebih digalakkan, khususnya di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Ia mengapresiasi deklarasi anti narkoba yang ditandatangani oleh ratusan pelajar se-Jakarta Barat di Walikota Jakarta Barat kemarin.
"Salah satu sasaran pengedar narkoba adalah para pelajar. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka harus diberikan pemahaman bahaya narkoba sehingga tak tergoda untuk mengonsumsinya," kata Sahroni.
Tag
Berita Terkait
-
Singgung Era SBY-Jokowi, Purbaya: Mesin Ekonomi Kita Pincang 20 Tahun Terakhir
-
Jokowi Dinobatkan sebagai Sesepuh oleh 9 Raja Timor
-
Sebut Jokowi Master yang Merusak, Anthony Budiawan: Dia 'Beli' Orang untuk Mendukungnya
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Keempat, Gugat Pencekalan di Kasus Dugaan Ijazah Jokowi
-
Bukan Pidana, Eks Hakim Agung Beberkan Alasan Mengapa Kasus Ijazah Jokowi Harus Diuji di PTUN
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan