Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman tidak setuju dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Fredrich Yunadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan merintangi penyidikan perkara e-KTP. Pasalnya menurutnya, Fredrich adalah seorang advokat yang saat itu menjadi pengacara Setya Novanto.
Boyamin mengatakan bahwa seharusnya Fredrich hanya diduga melanggar kode etik saja. Dia bahkan mengibaratkannya dengan permainan sepak bola, di mana jika seorang pemain melakukan pelanggaran dengan kasar pun hanya akan disanksi dengan kartu kuning atau kartu merah oleh wasit, tanpa harus diurus oleh polisi.
Hal itu disampaikan Boyamin saat menjadi saksi meringankan bagi Fredrich di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018).
"Ya memang, makanya biarlah advokat ke sana, permainan sepak bolanya. Seperti orang dalam permainan sepak bola, itu tekel, meninju, atau menendang sampai patah kaki, ya, cuma dikartu kuning dan kartu merah. Kan tidak perlu dilaporkan ke polisi sebagai penganiayaan," kata Boyamin.
Lebih lanjut, lelaki yang kerap memenangkan praperadilan lawan KPK tersebut mengingatkan KPK akan asal-usul sikap Fredrich. Dia menjelaskan bahwa sebagai seseorang yang berasal dari Jawa Timur, sifat mantan pengacara Setnov yang kerap merendahkan orang lain atau bahkan menghina itu adalah kebiasaan alias pembawaan.
"Ngenyek (menghina) itu hal yang biasa bagi kami orang Jawa Timur. Jadi, mohon dipahami. Pak Yunadi itu kan orang Surabaya, dan bagi kami merendahkan, menghina, ngenyek, itu hal yang (lebih berupa) keakraban. Biasa aja. Terus kami (suka) pamer, kalau misal ada yang makan enak, kami harus bisa pamer yang lebih enak," jelasnya.
Oleh karena itu, Boyamin menyarankan agar KPK lebih fokus mengurus perkara yang besar daripada menghabiskan waktu ke perkara Fredrich.
"KPK terus terang aja bagi saya, daripada ini terbuang waktunya untuk menyidik, menuntut perkara kayak begini, lebih baik fokus saja Century. Hakimnya kan jadi mau nggak mau menyidangkan perkara yang kayak begini," ujarnya.
"Pak Fredrich itu dalam kasus rumah sakit tidak mengunci kamarnya rumah sakit, tidak ngunci gerbangnya rumah sakit sehingga KPK tidak bisa masuk. Tidak kan? Toh ya, nyatanya Setya Novanto tetap bisa dibawa ke RSCM, dan ditahan dan disidangkan," tutup Boyamin.
Baca Juga: Kata Manajer soal Perceraian Ramon Y Tungka
Berita Terkait
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
-
Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas