Menristekdikti Nasir Tak Mau Kampus Jadi Pusat Radikalisme

Suara.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengaku telah memerintahkan seluruh rektor perguruan tinggi di Indonesia untuk mengecek dosen-dosen yang terlibat radikalisme.

"Saya langsung perintahkan kepada rektor seperti semua dosen yang terlibat dalam radikalisme dan teroris dan intoleran harus bisa dicegah. Jangan sampai ini berkembang terus," ungkapnya di Gedung Kemenristek, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

Dalam kasus penangkapan dosen yang menjadi konsultan terduga teroris di Palembang, Sumatera Selatan, Nasir mengaku belum mengetahui informasi tersebut meski dirinya baru saja pulang dari kunjungannya ke kota Palembang, Sumatera Selatan.

Namun ia menyampaikan, jika memang ada dosen yang terbukti terlibat radikalisme maka sudah ada sanksi yang dipersiapkan.

”Jelas ada. Sanksi pertama peringatan keras. Jabatan dan pangkat,"ujarnya.

Kedua, lanjut dia adalah yang terkait dengan aturan apa yang ada di Pegawai Negarai Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) itu ada tahapannya. “Seperti sangsi peringatan keras, turun pangkat terus dikeluarkan itu tergantung permasalahannya,” tutupnya.

Kampus Tak Boleh Jadi Pusat Radikalisme dan Intoleransi

Disaat yang sama, Mohamad Nasir menyampaikan pesan kepada seluruh rektor di Indonesia terkait kegiatan-kegiatan dalam menghadapi Ramadan.

"Dalam Ramadan ini saya pengen kampus betul-betul menjadi rujukan untuk perdamaian," ujarnya.

Ia mengatakan jika kampus harus menjadi pusat ilmu pengetahuan. Selain itu, kampus juga jangan sampai menjadi pusat penyebaran radikalisme dan intoleransi .

Selain itu ia meminta dalam bulan Ramadan ini penceramah memberikan ceramah yang dapat membawa kedamaian dan memberikan penceramah yang bisa memberikan keterangan pada seluruh warga yang ada dikampus masing-masing.

" Apabila terjadi intoleransi, baik dari dosen maupun mahasiswa segera dilakukan peringatan dan segera di tindak,"tuturnya. (Lili Handayani)