Suara.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) yang beranggotakan prajurit elite dari satuan-satuan khusus TNI dalam memberantas aksi terorisme menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menolaknya.
Terkait masih adanya pro dan kontra di masyarakat, politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta agar masalah ini tidak lagi dipersoalkan. Sebab, hal tersebut sudah dijelaskan dengan baik.
"Kita minta semua pihak jangan buat polemik. Saat ini Koopsusgab sudah jelas, posturnya seperti apa, payung hukumnya seperti apa. Kan sudah dijelaskan," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018).
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menegaskan bahwa kehadiran Koopsugab tersebut bukan untuk mengambil alih tugas polisi dalam memerangi terorisme. Menurutnya, tugas Koopsusgab hanya untuk membantu Polri dalam menjalankan tugasnya.
"Tujuannya juga sudah jelas sebagai perbantuan Polri. Sudah, jangan dijadikan perdebatan," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan bahwa Koopsusgab telah diaktifkan kembali oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto. Pengaktifan Koopsusgab ini, kata Moeldoko, telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.
"Mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru mana pun dalam tempo yang secepat-cepatnya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Presiden Jokowi juga telah menyampaikan pembentukan satuan antiteror Koopsusgab TNI untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Koopsusgab baru akan diterjunkan dalam pemberantasan terorisme jika Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak sanggup menanganinya.
Berita Terkait
-
8.000 Personel TNI Dikirim ke Gaza untuk Misi Damai, Disebut Bakal Lucuti Hamas
-
Bukan Paspampres, Pelaku Penganiaya Ojol di Kembangan Yakni Anggota Denma Mabes TNI
-
Panglima TNI Rombak Besar-besaran: 12 Jenderal AD Dimutasi, Salah Satunya Jampidmil
-
Akhir Damai Kasus Oknum TNI Aniaya Driver Ojol di Kembangan, Hasan: Pelaku Sudah Minta Maaf
-
Soal Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme, Wamenhan: Penegakan Hukum Tetap di Polri
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?
-
Kejagung Geledah Sejumlah Perusahaan di Sumatra Terkait Korupsi Ekspor CPO