Suara.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) yang beranggotakan prajurit elite dari satuan-satuan khusus TNI dalam memberantas aksi terorisme menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menolaknya.
Terkait masih adanya pro dan kontra di masyarakat, politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta agar masalah ini tidak lagi dipersoalkan. Sebab, hal tersebut sudah dijelaskan dengan baik.
"Kita minta semua pihak jangan buat polemik. Saat ini Koopsusgab sudah jelas, posturnya seperti apa, payung hukumnya seperti apa. Kan sudah dijelaskan," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018).
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menegaskan bahwa kehadiran Koopsugab tersebut bukan untuk mengambil alih tugas polisi dalam memerangi terorisme. Menurutnya, tugas Koopsusgab hanya untuk membantu Polri dalam menjalankan tugasnya.
"Tujuannya juga sudah jelas sebagai perbantuan Polri. Sudah, jangan dijadikan perdebatan," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan bahwa Koopsusgab telah diaktifkan kembali oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto. Pengaktifan Koopsusgab ini, kata Moeldoko, telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.
"Mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru mana pun dalam tempo yang secepat-cepatnya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Presiden Jokowi juga telah menyampaikan pembentukan satuan antiteror Koopsusgab TNI untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Koopsusgab baru akan diterjunkan dalam pemberantasan terorisme jika Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak sanggup menanganinya.
Berita Terkait
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Rekrutmen TNI AD Bintara dan Tamtama 2025, Lulusan SMA/SMK Merapat! Cek Syarat dan Jadwal di Sini
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Gedung DPR Masih Dijaga TNI, Legislator PDIP: Kita Bekerja Perlu Situasi Aman
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri