Suara.com - Dulu dikenal sebagai sosok yang gemar mengkritik Presiden Joko Widodo, kekinian Ali Mochtar Ngabalin justru mau mengemban tugas sebagai Tenaga Ahli Utama Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP).
Tugas khususnya adalah, memperkuat jaringan komunikasi pemerintah dengan kalangan pesantren dan organisasi masyarakat Islam di Indonesia.
Ngabalin, ketika masih menjadi petinggi Partai Bulan Bintang, adalah salah satu orang yang paling lantang mengkritik pemerintahan Jokowi.
Selain itu, sejak Pilpres 2014, Ngabalin juga sempat menjadi juru bicara Koalisi Merah Putih (KMP), kubu lawan politik pemerintahan Jokowi.
Ngabalin, yang kekinian menjadi politikus Partai Golkar, menganggap statusnya yang dulu sebagai pengkritik Jokowi adalah dinamika politik.
Dia mencontohkan, ada partai politik yang saling berseberangan di Jakarta, namun di daerah pengurus parpolnya saling berangkulan.
"Orang di Jakarta ini bilang ada partai penista, partai agama, partai setan dan segala macam. Tetapi di daerah itu dia berangkul-rangkulan, bermanis-manis, jadi jangan pernah berbohong kepada rakyat,” tuturnya, Kamis (24/5/2018).
“Perbedaan itu norma, orang bisa berbeda itulah dinamika, dinamis. Perubahan politik hari ini dia bisa menyatu, dulu dia bisa menyatu, yang satu jadi presiden, satu jadi wapres, pecah hari ini bisa berlawanan," tambahnya.
Oleh karena itu, Ngabalin mengatakan tak ada yang perlu dipelihara dari perbedaan yang saling serang dan menjatuhkan.
Baca Juga: Acer Luncurkan Predator Helios 500, Gunakan Intel Core i9 Terbaru
Bergabung di pemerintahan Jokowi, adalah salah satu bentuk sikap politiknya.
"Sepanjang kepentingannya untuk masyarakat bangsa dan negara, Anda harus redamkan seluruh kebencian. Itu pikiran saya, karena itu saya mau datang ke sini," ujar dia.
Dia juga mengimbau kepada seluruh ormas Islam untuk mendukung pemerintahan Jokowi. Jangan lagi ada ujaran kebencian terhadap penguasa saat ini.
"Dalam teori ilmu, pemerintah yang kuat itu harus mendapat dukungan kalangan rakyat banyak yang kuat. Di Indonesia, umat Islam itu menjadi kelompok mayoritas, dan pemerintah dalam konsep agama itu tidak boleh difitnah, dicaci maki. Menurut konsep Alquran, Injil, Taurat, Zabur, pemerintah itu adalah reprsentasi Tuhan di muka bumi," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum