Suara.com - Komisi I DPR hari ini memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi akan diminta penjelasannya terkait pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia. Termasuk rencana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab).
Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Widya Yudha mengatakan, agenda rapat siang ini akan membahas isu aktual, khususnya rencana pemerintah membentuknya Koopssusgab.
"Yang itu juga implementasi dari RUU Terorisme itu, itu yang paling utama, maka kita undang juga dari badan siber nasional juga," ujar Satya di depan Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Selain Panglima TNI, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi akan diminta untuk menjelaskan terkait pelibatan BSSN dalam mendeteksi pergerakan jaringan teroris melalui ruang siber.
Satya menjelaskan, rapat hari ini untuk melihat apakah Koopssusgab yang diinginkan pemerintah sudah dibutuhkan atau tidak dalam pemberantasan terorisme di tanah air.
"Bukan cuma jadi diaktifkan. Bentuknya bagaimana, operasionalisasinya bagaimana, isinya bagaimana," kata dia.
Selain itu, Setya tidak memungkiri keterlibatan Koopssusgab nantinya bisa saja akan berujung pada revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
"Bisa berkembang ke sana (revisi UU TNI)," imbuh Satya.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto enggan memberikan keterangan sedikitpun kepada awak media terkait agenda rapat yang sedianya dimulai pukul 12.00 WIB. Namun hingga pukul 14.05 WIB, rapat belum juga dimulai.
"Nanti setelah (rapat saja) kalau sudah resmi pemaparan baru saya sampaikan," kata Hadi.
Dalam rapat ini, Hadi didampingi Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO