Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius mengatakan ancaman kelompok radikal ISIS tidak hanya datang para pengikutnya yang pernah bergabung di Suriah. Tetapi juga dari Marawi, Filipina.
"Kita benar-benar harus waspada karena bentangan geografis kita yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi di Marawi berdampak langsung ke Indonesia," kata Suhardi di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu.
Bahkan, lanjut dia, ada beberapa website radikal yang menginstruksikan anggota ISIS Marawi untuk pindah ke Indonesia karena di Marawi sudah tidak memungkinkan.
"Ini harus diantisipasi," kata Suhardi yang menjadi narasumber pada Round Table Discussion bertema 'Mengantisipasi Kondisi Keamanan Kawasan Asia Pasifik Guna Mengurangi Implikasinya Dalam Rangka Ketahanan Nasional' itu.
Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, setelah ISIS di Suriah hancur, banyak anggotanya yang menyeberang ke Indonesia. Ada juga simpatisan ISIS di Indonesia yang ingin berperang ke Marawi. Karena daerah konflik selalu menjadi medan magnet bagi mereka untuk berjihad.
Untuk teritorial di Asia Tenggara, kata Suhardi, ISIS sempat mau mengalihkan ke Sulawesi Tengah. Akan tetapi, karena TNI dan Polri kuat, mereka bergeser ke Filipina selatan karena di sana memang sudah ada beberapa faksi yang menjadi sel-sel ISIS.
"Peta ini saya sampaikan agar kita waspada. Tugas besar Lemhannas bagaimana masyarakat mempunyai ketahanan, termasuk ketahanan pribadi," katanya.
Mantan Sekretaris Utama Lemhannas itu menjelaskan bahwa infiltrasi sel radikalisme dan terorisme dilakukan melalui penyebaran ideologinya sehingga tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat.
Oleh karena itu, lanjut Suhardi, Lemhannas harus bisa mengkaji dan menyiapkan produk untuk menyiapkan ketahanan pribadi dan masyarakat dalam rangka memverifikasi setiap informasi tentang radikalisme dan terorisme, khususnya dalam persepsi ideologi radikalisme dan terorisme.
"Kita semua harus bisa menjaga pertahanan pribadi, keluarga, dan lingkungan. Jangan sampai kita siap menghadapi ancaman dari luar, tetapi dari sisi pribadi kita belum punya kemampuan untuk menjauhi ideologi negatif tersebut," ujarnya.
Ia pun berharap dengan segera diundangkannya Rancangan Undang-Undang Antiterorisme, tahap preparasi radikalisme dan terorisme bisa disentuh.
"Mulai dari orang yang menginspirasi, pelatihan militer, returnees yang kembali dari daerah konflik bisa diinvestigasi dan ditangani, konten penyebaran radikalisme dan terorisme bisa ditindak, termasuk orang yang terafiliasi bisa diperiksa," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO