Suara.com - Aksi teroris di Indonesia belakangan ini menyasar pihak kepolisian dan markas Polri. Kenapa itu bisa terjadi?
Aksi penyerangan teroris ke kantor polisi terjadi di Polda Riau dan Polres Surabaya. Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menduga karena penegakan hukum di tanah air belum berjalan dengan baik.
"Ya bisa juga kemungkinan karena mereka itu yang dituduh teroris, merasa bukan teroris. Tapi (setelah) dituduh teroris dia menjadi marah atau benci pada polisi, akhirnya dia membalas," ujar Bambang seusai menjadi pembicara diskusi bertajuk 'Quo Vadis Revisi UU Anti Terorisme' di kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).
"Kalau cara pendekatan kepolisian begitu, monolog, nggak mendengar pandangan publik akan jadi gitu," Bambang menambahkan.
Ia kemudian mencontohkan kasus di Poso, Sulawesi Tengah. Di sana, Polisi dinilai tidak mengedepankan langkah-langkah yang persuasif dalam membiru teroris, khusuanya mereka yang tergabung di dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur
"Kalau di Poso itu bagimana prilaku polisi pada teroris itu menyakitkan hati sekali. (Polisi) tidak memandang bahwa teroris itu adalah saudaranya sendiri. Bagi kami, (teroris) juga jangan diperlakukan seperti musuh. Kalau diperlakukan seperti musuh kan harus dimusnahkan," kata Bambang.
Lebih jauh Bambang mengatakan, dia mendukung adanya evaluasi dalam penanganan terorime. Guru Besar Ilmu Politik UI ini juga mendukung langkah pemerintah yang ingin melibatkan TNI.
Namun, Bambang berharap keterlibatan Komando Operasi Khusus Gabungan nantinya untuk menangani teror yang berasal dari luar.
"Menyelesaikan teror atau terorisme ini negara harus mengevaluasi, nggak hanya polisi saja, militer perlu dibutuhkan penanggulangan terorisme, tapi teror dari mana? Yang dari luar negeri, yang mengancam kedaulatan negara," kata dia.
Berita Terkait
-
Ngaku Bawa Bom, 2 Anggota DPRD Banyuwangi Diusir dari Pesawat
-
Apakah UU Terorisme Bisa Jamin Tak Ada Teror di Indonesia?
-
Faizal Assegaf Kasih Bukti Keterlibatan Elite PKS dengan Teroris
-
Dua Defenisi Terorisme Usulan Pemerintah di Revisi UU Terorisme
-
Iseng Bikin Benda Mirip Bom di Pabrik, RM Dibekuk Polisi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
KPK Ungkap Ambil Informasi dari Medsos soal Ridwan Kamil, Singgung Isu Aura Kasih?
-
Titik Balik Diplomasi RI: Pengamat Desak Prabowo Buktikan Kedaulatan Lawan 'Gertakan' Donald Trump
-
KPK Bongkar Peran Tim 8, Timses Bupati Pati Sudewo dalam Dugaan Pemerasan Caperdes
-
Kemensos Perkuat Sejumlah Program Mitigasi dan Penanganan Bencana pada Tahun Anggaran 2026
-
Pramono Anung 'Gaspol' Perintah Gentengisasi Prabowo, Hunian Baru di Jakarta Tak Boleh Pakai Seng
-
Dibatasi 35 Orang, Ada Apa Jajaran PKB Temui Presiden Prabowo di Istana Siang Ini?
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Jual Beli Jabatan Jerat Bupati Sadewo, KPK Sorot 600 Posisi Perangkat Desa Kosong di Pati
-
Pramono Anung Bakal Babat Habis Bendera Parpol di Flyover: Berlaku Bagi Semua!
-
Tak Sekadar Kemiskinan, KPAI Ungkap Dugaan Bullying di Balik Kematian Bocah Ngada