Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin membeberkan alasan Presiden Joko Widodo memberikan gaji tinggi untuk pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurut Politikus Partai Golkar itu, di sejumlah daerah, ternyata banyak anak-anak yang tidak memahami nilai-nilai ideologi Pancasila. Bahkan, ada yang mengharamkan hormat pada bendar Merah Putih.
"Di beberapa tempat ada anak-anak sekolah tidak bisa lagi hormat bendera Merah Putih, karena dianggap thogut," kata Ngabalin di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).
Ngabalin menuturkan, berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Islam Negeri, di sejumlah sekolah Islam, ada masalah dengan interaksi anak-anak dari kalangan umat Islam dengan anak non-muslim.
Menurut dia, kondisi seperti ini yang mesti mendapat perhatian negara, dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri anak-anak didik di sekolah.
"Jadi apa artinya ada pembinaan ideologi Pancasila? itu yang telah mengalami erosi sangat dalam. Itu sebabnya perhatian Presiden kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menjadi sesuatu yang diprioritaskan," tutur Ngabalin.
Seperti diketahui, belakangan ramai diperbincangkan mengenai tingginya gaji para pengurus BPIP. Yang paling disoroti gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri yang totalnya mencapai Rp 112 juta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'