Suara.com - Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) Gerindra, Moh Nizar Zahro menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak dapat kartu merah. Hal ini terkait pengangkatan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).
Ia menilai, langkah pemerintah menunjuk anggota Polri aktif sebagai Pj Gubernur Jabar telah melanggar undang-undang dan peraturan yang ada.
Menurut Nizar, dalam peraturan berdemokrasi hendaknya tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku. Baginya ambisi meraih kemenangan harus dilakukan dengan tindakan yang fair.
"Bila ada pelanggaran undang-undang, maka pelakunya wajib dikartu merah dan dipersilahkan untuk meninggalkan lapangan," ucap Nizar kepada Suara.com, Selasa (19/6/2018).
Bagi Nizar, pengangkatan M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Peran dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia. Pengangkatan tersebut telah mencoreng semangat fair play dalam berdemokrasi.
"Oleh karena itu, Presiden Jokowi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan layak mendapatkan kartu merah," ujarnya lagi.
Berita Terkait
-
Lantik Komjen Iriawan, Mendagri Disebut Ciptakan Dwi Fungsi Polri
-
Habiburokhman Sebut Neraka Mudik, Pendukung Jokowi Berang
-
Janji Komjen Iriawan Setelah Jadi Pj Gubernur Jabar
-
Kemendagri Tak Ambil Pusing Rencana Hak Angket Komjen Iriawan
-
Buntut Kontroversi Komjen Irawan, Jokowi Diminta Copot Mendagri
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Macron
-
Komnas HAM Papua: 4 Kekerasan Menonjol Terjadi di Awal 2026, 14 Korban Meninggal Dunia
-
Murka Elite NasDem ke Tempo Soal Merger Gerindra Dinilai Rendahkan Martabat Surya Paloh
-
Skenario Terburuk IMF, Perang Iran Bikin Pertumbuhan Ekonomi Dunia Anjlok Hingga Level Terendah
-
Mengenal Oghab 44, Benteng Bawah Gunung Iran yang Siap Hancurkan Armada AS di Selat Hormuz
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Kelaparan Hantui India Usai LPG Langka Imbas Perang Iran, Buruh di Kota Balik ke Desa
-
DO Saja Tak Cukup, DPR Minta Mahasiswa FH UI Pelaku Pelecehan Seksual Diseret ke Ranah Pidana
-
Jangan Sampai Menyesal! Ini Risiko Besar Jika Berangkat Haji Tanpa Visa Sah
-
Dosen Universitas Budi Luhur Inisial Y Dipolisikan, Diduga Cabuli Mahasiswi Sejak 2021