Suara.com - Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) Gerindra, Moh Nizar Zahro menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak dapat kartu merah. Hal ini terkait pengangkatan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).
Ia menilai, langkah pemerintah menunjuk anggota Polri aktif sebagai Pj Gubernur Jabar telah melanggar undang-undang dan peraturan yang ada.
Menurut Nizar, dalam peraturan berdemokrasi hendaknya tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku. Baginya ambisi meraih kemenangan harus dilakukan dengan tindakan yang fair.
"Bila ada pelanggaran undang-undang, maka pelakunya wajib dikartu merah dan dipersilahkan untuk meninggalkan lapangan," ucap Nizar kepada Suara.com, Selasa (19/6/2018).
Bagi Nizar, pengangkatan M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Peran dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia. Pengangkatan tersebut telah mencoreng semangat fair play dalam berdemokrasi.
"Oleh karena itu, Presiden Jokowi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan layak mendapatkan kartu merah," ujarnya lagi.
Berita Terkait
-
Lantik Komjen Iriawan, Mendagri Disebut Ciptakan Dwi Fungsi Polri
-
Habiburokhman Sebut Neraka Mudik, Pendukung Jokowi Berang
-
Janji Komjen Iriawan Setelah Jadi Pj Gubernur Jabar
-
Kemendagri Tak Ambil Pusing Rencana Hak Angket Komjen Iriawan
-
Buntut Kontroversi Komjen Irawan, Jokowi Diminta Copot Mendagri
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional