Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus mantan Presiden RI ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta aparat pemerintah, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjaga netralitas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Menurut SBY, netralitas aparat pemerintah dan aparat negara merupakan amanah yang tertuang dalam konstitusi.
"Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa hari lalu saya juga bermohon agar negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral. Itu amanah konstitusi, itu sumpah dan jabatan para abdi negara, termasuk TNI, Polri dan BIN," ujar SBY di lokasi pencoblosan.
Menurut SBY, netralitas aparat pemerintah dan aparat negara merupakan harapan rakyat Indonesia.
Ia juga mengapresiasi instruksi Presiden Joko Widodo serta pejabat tinggi Polri, TNI hingga BIN untuk mengeluarkan instruksi perihal netralitas aparatur negara.
"Ahamdulillah beberapa saat setelah itu, Presiden Jokowi juga mengeluarkan seruan yang sama, lantas Kapolri, Kadiv Propam dan Kadiv Humas Polri juga begitu, Kapuspen TNI, saya dengar juga begitu, salah satu pejabat di BIN juga begitu, Alhamdulillah," ucap dia.
Karena itu ia berharap aparat pemerintah, TNI, Polri serta BIN menjalankan instruksi perihal netralitas aparatur negara di Pilkada serentak.
"Tinggal implementasinya. Tinggal pelaksanaannya. Dan rakyat, karena ini negara kita, demokrasi kita pilkada kita, harapan saya juga peduli dan betul-betul mengawal agar Pilkada ini berlangsung jujur dan adil. Sekaligus mengawal netralitas negara, pemerintah, BIN, Polri dan TNI, itu harapan saya," katanya.
Tak hanya itu, SBY mengaku sejak 2009 saat menjadi presiden hingga menjadi calon presiden dirinya konsisten mengimbau aparatur negara untuk menjaga netralitas di Pemilu.
Baca Juga: SBY Tuduh Aparat Tak Netral, Wiranto: Ketemu Saya Saja
"Saya konsisten, sewaktu saya masih menjadi presiden tahun 2009 dulu, saya juga capres, partai politik nya saya pimpin juga mengikuti pemilu. Saya sampaikan, waktu itu di hadapan para jenderal, laksamana, marsekal, TNI baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan Polri, di hadapan pers, supaya netral. Kemudian para birokrasi, waktu itu saya masih capres, dan juga parpol yang saya ikuti juga begitu, netral. Dari pusat sampai ke bawah," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
Terkini
-
Prabowo Pastikan Hunian Tetap Dibangun, Korban Bencana Sumatra Dapat Huntara Lebih Dulu
-
Tragis! Tergelincir di Tikungan, Pemotor Tewas Seketika Disambar Bus Mini Transjakarta
-
Wafat di Pesawat Usai Tolak Tambang Emas, Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong Kembali Bergema
-
PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Lewat EVenture Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!