Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pihaknya tak akan menyalahkan siapapun pasangan calon yang diusung partainya terkait kekalahan pada Pilkada Serentak 2018.
Termasuk kekalahan paslon yang diusung Partai Demokrat pada Pilkada Jawa Barat 2018, yakni Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, dari empat paslon yang bertarung di Pilkada Jabar 2018, paslon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menempati urutan ketiga.
Posisi pertama ditempati pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Diikuti kemudian oleh Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Sedangkan, urutan terakhir ditempati pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
"Kalau pun tidak ada yang berhasil calon-calon yang kami usung tidak lantas menyalahkan siapa-siapa. Tapi kami melakukan case study, kajian. Mengapa, why? Calon yang kita usung tidak berhasil, misalnya Jawa Barat," ujar SBY di kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (27/6/2018).
SBY juga menyatakan keheranannya dengan hasil quick count yang sangat berbeda dengan hasil beberapa survei sebelumnya.
"Berbeda sekali dengan hasil survei sebelumnya, what's going on? Lebih bagus kita melihat seperti itu dengan demikian mendapatkan kejelasan nanti," tutur SBY.
Presiden RI keenam ini pun berharap, dengan belajar dari Pilkada Serentak 2018, partainya dapat memenangkan Pemilu 2019 mendatang.
SBY menambahkan Partai Demokrat akan menyampaikan penjelasan lebih mendalam terkait pembelajaran apa yang didapat pada Pilkada Serentak 2018 pada esok hari atau lusa.
Baca Juga: Jerman Bernasib Tragis, Kutukan Piala Dunia Berlanjut
"Sehingga yang akan datang, Pemilu tahun depan kita lebih berhasil lagi. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Tentu masih banyak hal yang harus kami ikuti dulu hari ini, malem ini, besok," ucap SBY.
"Mungkin besok atau lusa sudah bisa kami lakukan penyimpulan yang lebih komperhensif tentang apa yang Demokrat dapatkan dalam Pilkada Serentak 2018 ini. Pelajaran yang dapat kami petik, kemudian mana yang bisa kami jadikan kapital atau modal untuk Pemilu 2019 yang akan datang. Baik itu Pemilukada atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP
-
Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Dinas dari Rp1,5 Miliar Jadi Rp100 Juta, Sisanya Banyak!
-
Dedi Mulyadi Ogah Pakai Mobil Dinas dan Baju Gratisan: Saya Bukan Yatim Piatu
-
Ditunjuk Dedi Mulyadi, Ini Tugas Utama Helmy Yahya Sebagai Badan Pengelola Rebana
-
Budaya Trial and Error dalam Kabinet Indonesia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan