Suara.com - Israel resmi membatalkan larangan terhadap wisatawan maupun peziarah asal Indonesia memasuki daerahnya.
Times of Israel, media berpengaruh di Israel, Rabu (27/6/2018), memberitakan pencabutan larangan berkunjung itu diterapkan setelah pemerintah Indonesia setuju menghapus moratorium visa untuk kelompok-kelompok Israel masuk ke Nusantara.
Bulan lalu, Indonesia mengatakan tidak lagi akan mengeluarkan visa bagi warga Israel dalam kelompok wisata.
Moratorium itu diterapkan Indonesia sebagai protes terhadap militer Israel yang menewaskan lebih dari 110 warga Palestina dalam aksi demonstrasi di perbatasan Gaza.
Israel bereaksi dengan cara yang sama, mengumumkan larangan terhadap wisatawan Indonesia.
Namun, pejabat di kementerian industri pariwisata Israel memprotes larangan masuk terhadap wisatawan dan peziarah Indonesia tersebut.
Sebab, pelarangan itu membahayakan industri pariwisata karena sekitar 30.000 orang Indonesia setiap tahun mengunjungi Israel. Setiap WNI rata-rata menghabiskan waktu lima malam menginap di Israel.
“Setelah melakukan kontak ‘diam-diam’, pembatasan visa terhadap wisatawan Indonesia dicabut, bersamaan dengan pencabutan pembatasan oleh Indonesia terhadap wisatawan Israel. Ini kabar baik,” kata Juru bicara Departemen Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon.
Untuk diketahui, Indonesia, negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Baca Juga: WNA : Di Australia Golput Bisa Didenda dan Penjara
Yossi Fatael, kepala asosiasi perjalanan wisata Israel, mengakui pencabutan larangan masuk terhadap wisatawan Indonesia adalah hasil dari tekanan organisasinya.
“Kami mengirim surat ke Direktur Jenderal Kemenlu Yuval Rotem dan Menteri Pariwisata Yariv Levin, awal Juni. Kami menilai, larangan wisatawan Indonesia itu akan membuat keuangan kami menurun,” kara Fatael.
Sana Srouji, pengelola perusahaan perjalanan reiligus Yerusalem, juga mengatakan hal yang sama.
“Kebijakan larangan terhadap wisatawan Indonesia akan menjadi kutukan bagi agen-agen kami. Semua agen perjalanan akan bangkrut, karena 70 persen pendapatan berasal dari wisatawan Indonesia,” ungkapnya.
"Orang-orang Indonesia itu adalah pecinta Israel yang ingin mengunjungi dan juga menyumbangkan banyak uang," katanya.
Ia menambahkan, larangan pemerintah Israel itu juga akan merugikan para pemandu wisata yang sudah mengeluarkan banyak uang guna mempelajari bahasa Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?