Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan kredibelitas lembaga-lembaga survei politik di Indonesia saat menggelar quick count (hitung cepat) hasil Pilkada serentak 2018.
Tanpa menyebutkan lembaga survei yang dimaksud, Fadli menilai ada selisih angka yang berbeda jauh dari hasil survei yang dirilis sebelum pilkada dengan hasil quick count. Perbedaan juga terdapat antara quick count dengan real count KPU.
Hal ini disampaikan Fadli melalui akun Twitter pribadinya, @fadlizon pada Sabtu (30/6/2018). Ia mencontohkan pada kasus Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Untuk melindungi kepentingan publik, keterlibatan lembaga survei dalam pilkada dan pemilu perlu diatur kembali," kata dia.
Lembaga survei di Indonesia diminta untuk tidak mendapatkan keuntungan finansial dari partai politik atau kandidat tertentu.
Menurutnya, beberapa lembaga survei di Indonesia kerap merangkap sebagai konsultan politik calon tertentu.
"Sudah menjadi rahasia umum lembaga survei sering merangkap menjadi konsultan politik dari kandidat yang berlaga, baik dalam pilkada, pemilu, maupun pilpres," jelas dia.
"Padahal, publikasi lembaga survei bisa mempengaruhi preferensi masyarakat. Menurut saya, soal-soal semacam ini tak bisa diserahkan pada kode etik semata," Fadli menambahkan.
Bagi Fadli, di Indonesia tidak ada aturan yang memadai untuk melindungi kepentingan publik dari kemungkinan terjadinya manipulasi terselubung oleh lembaga-lembaga survei.
Baca Juga: Tjahjo Kumolo Masuk DPT Pilkada Jateng, Kubu Sudirman Said Protes
Lebih jauh Fadli mengatakan, sebelum Pilkada serentak 2018 berlangsung pada 27 Juni, banyak lembaga survei yang merilis elektabilitas pasangan yang diusung Partai Gerindra Sudrajat - Ahmad Syaikhu berada pada urutan ketiga, dengan angka sekitar 10 persen.
Namun dari hasil hitung cepat dan perhitungan sementara KPU, pasangan Sudrajat - Syaikhu terbukti bisa meraih suara di atas 28 persen.
"Meleset ratusan persen," tegas Fadli.
Tidak hanya di Jawa Barat, lembaga survei yang merilis elektabilitas pasangan cagub dan cawagub Jawa Tengah Sudirman Said dan Ida Fauziyah—yang diusung Partai Gerindra—di bawah 20 persen juga dipertanyakan.
"Padahal, hasil hitung suara riil sementara ini, pasangan ini melampaui angka 40 persen. Jurang akurasinya jauh sekali," katanya.
Ia menyebut publik sudah tertipu oleh hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga sebelum Pilkada 2018 berlangsung. Ia khawatir lembaga survei di tanah air dijadikan kampanye atau alat politik terselubung pasangan calon tertentu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Dasco Janji UU Ketenagakerjaan Baru Selesai Oktober: Kami Libatkan Buruh
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan Penonaktifan PBI-JKN Bukan Perintah Presiden: Itu Bisa Menyesatkan
-
Pengakuan Bonatua Silalahi, Dibujuk dan Dirayu Saat Minta Ijazah Jokowi Dibuka ke Publik
-
Habiburokhman: Waspada Penumpang Gelap Reformasi Polri, Ada Agenda Dendam Politik
-
Dulu Rugi Mulu, Laba BUMN di Era Prabowo Meroket 4 Kali Lipat, Ini Sebabnya
-
Mudik Gratis Pemprov DKI 2026 Segera Dibuka, Simak Syarat Daftar dan Jadwalnya
-
Polri Kebut 1.179 Dapur MBG, 2,9 Juta Warga Disasar hingga Pelosok Wilayah 3T
-
BPK Periksa Gus Yaqut, KPK Tegaskan Sudah Ada Koordinasi
-
Polri Jadi Bulan-bulanan, Prabowo: Itu Risiko, Dulu Jenderal TNI Dimaki-Dituduh Melanggar HAM
-
Indonesia Kejar Ciptakan Jutaan Green Jobs, Sudah Siapkah Talenta Kita?