Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap ada kesepakatan dengan Gerindra untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2019.
"Kami berharap ada kesepakatan dengan Gerindra," ujar Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin yang dihubungi di Jakarta, Senin (9/7/2018).
Suhud mengatakan, pengajuan Anies sebagai capres 2019 merupakan sikap resmi DPP PKS yang ditawarkan atau dikomunikasikan kepada Gerindra.
Namun demikian, kata dia, jika tawaran itu tidak mencapai kesepakatan, pihaknya juga menyiapkan opsi lain.
Sebelumnya Suhud menyebut bahwa partai koalisi menyetujui Anies maju sebagai capres 2019 bukan sebagai cawapres layaknya disebutkan Gerindra.
Menurut dia, wacana Anies Baswedan sebagai cawapres bagi Prabowo Subianto layaknya diinginkan Gerindra sangat kecil kemungkinan terealisasi.
Dia menekankan, pengorbanan umat dan rakyat jakarta terlalu besar jika Anies hanya diusung sebagai cawapres.
"Apalagi saya baca di media Pak Prabowo dalam pernyataannya sudah mengatakan 'legowo' memberikan jalan buat Anies maju sebagai Capres di Pilpres 2019," ujar Suhud.
Suhud mengatakan bahwa PKS telah mengusulkan pasangan Anies-Ahmad Heryawan sebagai opsi yang dinilai sangat menjanjikan sebagai pasangan untuk melawan petahana. Menurut dia, Pilpres 2019 membutuhkan figur baru untuk melawan Jokowi selaku petahana. (Antara)
Berita Terkait
-
Bukan Cawapres, Koalisi PKS Setuju Anies Baswedan Jadi Capres
-
Hentikan Penyebutan Cebong - Kampret, Sandiaga: Saya Paling Sebel
-
Kapan Demokrat Umumkan Capresnya? Ini Jawaban SBY
-
Menteri Basuki Jalan Kaki 3 Km, Anies Disindir Cuek Asian Games
-
Gerindra Jabar : PKS dan PAN Dukung Anies Jadi Cawapres Prabowo
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?
-
Noel Ngaku Dilarang Ungkap Partai K: Benernya Lidah Gue Mau Ngomongin Hari Ini
-
Prabowo Sentil Bogor Semrawut Banyak Spanduk, Wawako Jenal: 61 Baliho Sudah Kami Bongkar
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Ada 4 Orang dari Kejagung Minta Duit Masing-masing Rp 1,5 Miliar
-
DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Melalui Video Call