Suara.com - Jajaran anggota Komisi III DPR bersama pejabat utama Polda Metro Jaya menggelar rapat pengamanan terkait pelaksanaan Asian Games 2018 di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Senin (9/7/2018).
Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir pun memberikan pernyataan usai rapat terkait pengamanan Asian Games yang digelar secara tertutup itu.
Menurut Kahar, rapat yang berlansung selama 4 jam itu membahas kesiapan polisi untuk mengamankan perhelatan akbar olahraga yang diikutsertakan negara-negara di Benua Asia.
"Ini dalam rangka kunjungan kerja spesifik, utamanya ingin menanyakan kesiapan pengamanan dan kelancaran Asian Games," kata Kahar usai rapat pengamanan Asian Games.
Selain menggelar rapat, para anggota dewan ini juga sempat berkunjung di ruang command centre Asian Games yang terletak di gedung Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis berkantor. Dari kunjungan ke tempat itu, Kahar mengaku jika persiapan polisi untuk melakukan pengamanan Asian Games sudah maksimal.
"Dan ternyata setelah kita cek di ruang komando sana, persiapannya sudah maksimal, tinggal berdoa saja agar aman dan lancar," jelas Kahar.
Politikus Partai Golkar itu juga tak merinci soal pengamanan yang dibahas dalam rapat tersebut. Dalam rapat tersebut, dia hanya meminta agar Polda Metro Jaya bisa mengantisipasi ancaman teror agar situasi keamanan di Jakarta selama pelaksaan Asian Games bisa berlangsung kondusif.
"Kita nggak tahu (kasus dan ancaman yang akan terjadi), yang lebih tahu pihak kepolisian. Kalau kita ini lebay, kalau bilang di sini di sini, dari mana kita tahu. Kita minta aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, itu untuk mengamankan agar aman dan lancar," kata dia.
Lebih lanjut, Kahar juga tak mau membeberkan total anggaran yang diminta aparat kepolisian untuk mengamankan Asian Games yang akan digelar pada 18 Agustus mendatang. Dia hanya menyampaikan, anggara yang dikucurkan pemerintah kepada institusi Polri sudah cukup untuk melakukan pengamanan di Ibu Kota.
Baca Juga: Menteri Basuki Jalan Kaki 3 Km, Anies Disindir Cuek Asian Games
"Sudah cukup (anggaran untuk pengamanan). Saya ndak tahu (rincinya)," tandas Kahar.
Berita Terkait
-
Anies: Penataan Jalan Sudirman-Thamrin Rampung 22 Juli 2018
-
Menteri Basuki Jalan Kaki 3 Km, Anies Disindir Cuek Asian Games
-
Ini Peran Pelaku Modus Kempis Ban Pencuri Barang Pembantu Jokowi
-
Tekan Kejahatan Jalanan, Polresta Bekasi Operasi 24 Jam
-
Jelang Asian Games: Pedestrian GBK Beres, di Sudirman Belum
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Wabah Hantavirus Serang Kapal Pesiar MV Hondius di Atlantik, 3 Penumpang Dilaporkan Tewas
-
CSIS Soroti 5 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Dinilai Tanda Ketidakstabilan
-
Pergerakan Pesawat Militer AS Meningkat ke Timur Tengah, Sinyal Eskalasi Konflik?
-
Ancaman Keras Parlemen Iran ke Donald Trump, Intervensi Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Siswa SMKN Samarinda Meninggal Diduga karena Sepatu Kekecilan, Menteri PPPA Minta Evaluasi Bansos
-
AS Luncurkan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz, Klaim Jamin Stabilitas Pasokan Minyak Mentah
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wakil Ketua PN Depok di Kasus Suap Lahan
-
Anggota DPR Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di Ponpes Pati, Desak Pelaku Segera Ditangkap
-
Wakil Ketua Komisi X DPR Desak Presiden Prabowo Hapus Cluster Guru, Minta Status Disatukan Jadi PNS