Suara.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo merupakan capres atau cawapres alternatif yang diusulkan PAN masuk dalam bursa Pilpres 2019.
Dalam rakernas PAN beberapa waktu lalu PAN memutuskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan maju sebagai capres.
"Namun, kami sadar diri bahwa suara PAN di parlemen tidak mencapai 20 persen. Makanya, kami intens komunikasi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto-Zulkifli Hasan," kata Yandri, Selasa (10/7/2018).
Di luar kader partainya, PAN mengusulkan Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo untuk maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres nanti.
"Bisa Anies-Gatot atau Gatot-Anies. Namun, kedua nama tersebut masih dalam pembahasan antara Gerindra dan PAN. Kecenderungan PAN mengusung calon di luar Jokowi," ujarnya.
Yandri menyatakan bahwa PAN tidak mempermasalahkan jika Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Masuknya nama Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo Subianto disambut baik oleh PAN.
Menurut Yandri, jika pada akhirnya Prabowo berpasangan dengan Anies, Partai Amanat Nasional siap memberikan dukungan.
Tak hanya melakukan komunikasi dengan Gerindra, PAN juga menjalin komunikasi dengan Partai Golkar. Bahkan, Golkar dan PAN memiliki peluang untuk berkoalisi.
"PAN-Golkar juga punya peluang membentuk koalisi. Ini lantaran jumlah kursi PAN dan Golkar cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sesuai dengan ambang batas capres atau presidential threshold sebesar 20 persen berdasarkan amanat UU Pemilu," katanya.
Baca Juga: 5 Permintaan Jokowi Kepada Polri di HUT Bhayangkara
Sementara itu, PKS tetap berkeinginan cawapres pendamping Prabowo Subianto dari kalangan internalnya.
"Cawapres, ya, kita berharap begitu (dari kalangan internal PKS)," kata Politikus PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy dalam kesempatan yang sama.
Dirinya pun meyakini dan percaya kesepakatan bahwa PKS akan mengisi posisi cawapres Prabowo Subianto, namun belum diketahui siapa orangnya. Aboe Bakar mengatakan memang masih banyak hal yang perlu dibicarakan terkait posisi cawapres tersebut. "Itulah yang masih banyak pembicaraan. Karena ini menyangkut banyak hal persiapan pencapresan ini," jelasnya.
Ia mengaku tak jadi mempersoalkan jika nama kader PKS tak masuk dalam skenario pasangan capres-cawapres yang dibentuk oleh PAN. Ia menyebut masing-masing partai punya prediksi sendiri.
"Ya nggak apa-apa, silakan saja. Semua partai kan punya ininya (prediksinya) masing-masing, silakan. Nanti kan pasti ketemu pada titik rembuk, titik rembuk itulah yang akan memunculkan musyawarah," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO