Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membeberkan sejumlah kriteria untuk menjadi calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang.
Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki oleh sesorang yang ingin maju bersama Jokowi.
"Pertama, figurnya harus memiliki chemistry, kedekatan, kesesuaian dengan pak Jokowi, karena orang ini mau bekerja sama selama lima tahun ke depan. Ibarat suami istri satu sama lain harus cocok, tidak ada jarak, harus memiliki chemistri," kata Politikus PPP Ahmad Baidowi dalam diskusi bertajuk 'Jokowi Memilih Cawapres' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).
Kriteria selanjutnya menurut Baidowi adalah sosok tersebut harus mewakili kultur dari kekuatan politik Islam atau santri.
Pasalnya menurut dia, bangunan kebangsaan Indonesia sejak awal hingga saat ini dibangun atas dasar koalisi nasionalis agama khususnya Islam.
"Ketiga, figur Cawapres harus memiliki kemampuan atau kapasitas, khususnya dalam ekonomi. Karena selama ini tupoksi seorang wapres lebih pada ekonomi dan presiden pada bidang polhukam," katanya.
Kemudian, kriteria selanjutnya adalah harus bisa diterima oleh kalangan anak muda. Sebab, berdasarkan data badan pusat statistik diperkirakan lebih dari 40 persen pemilih tahun 2019 adalah anak muda.
"Bisa saja usianya senior tapi digandrungi anak muda. Misalnya Mahatir di Malaysia, bisa saja usianya tua, tapi disenangi anak muda, sehingga terpilih. Atau juga memang usia calonnya muda, sehingga mudah mendapat perhatian dari anak muda," kata Baidowi.
Selain empat kriteria awal tersebut, kriteria paling penting menurut dia adalah bahwa Cawapres Jokowi harus mampu menahan serangan-serangan kepada Jokowi.
Serangan-serangan tersebut terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri Jokowi, seperti sering dicap sebagai anti Islam, pro Cina, dan juga pro asing.
"Yang menjadi penting bagi sosok cawapres Jokowi adalah bisa menahan sasaran tembak kepada Pak jokowi, itu penting," katanya.
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan apabila kriteria tersebut sudah terpenuhi, maka untuk mendapatkan sosok Cawapres Jokowi akan lebih mudah. Sebab, setelah semua itu terpenuhi, maka namanya bisa dicari.
"Figur bisa atau tidak untuk menambal potensi kekurangan tersebut, siapakah dia tentu saja pak Jokowi bisa menilai, tidak harus dipaksa-paksa, tidak harus ditekan-tekan," tutup Baidowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!