Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota sudah pernah dikerjakan sejak Gubernur DKI Jakarta dijabat Sutiyoso.
Namun proyek tersebut kembali diangkat pada tahun 2017 lalu dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 maupun revisinya dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017.
"Nah ini yang mesti dilihat. Pertama-tama. Ini proyek digarap dari zamannya pak Sutiyoso dan dulu memang diangkat, menjadi proyek strategis nasional itu baru tahun lalu," ujar Sandiaga di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (14/7/2018).
Sandiaga menuturkan, proyek tersebut dilaksanakan bertepatan usai Pilkada DKI Jakarta. Sandiaga pun berperasangka bahwa dijalankannya proyek tersebut, karena pemerintah pusat mengganggap proyek tersebut strategis dan harus segera dijalankan.
"Jadi ini timing-nya memang terjadi setelah Pilkada selesai, saya sih husnudzhon saja. Saya pikir bahwa ini mungkin pemerintah pusat menganggap bahwa ini proyek yang strategis dan harus dijalankan secara secepatnya," kata dia
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu pun menyebut gubernur DKI sebelumnya, sempat menolak proyek tersebut, seperti era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pasalnya kata Sandiaga, proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota menambah kemacetan.
"Saya yakin gubernur-gubernur sebelumnya juga dilema. Kalau nggak salah, Pak Foke sempat menolak, pak Ahok juga menolak. Semua menolak-lah termasuk saya juga karena menambah jalan itu menambah macet. Justru kita harus bangun transportasi publik," tutur Sandiaga.
Meski sudah menjadi proyek strategi nasional, Sandiaga berharap proyek tersebut tidak menimbulkan permasalahan di Jakarta
"Tapi ya sudah, sudah menjadi proyek strategis nasional. Kita harus pastikan bahwa ini tidak menimbulkan permasalahan baru," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Polisi Selidiki Dugaan Pidana Kebakaran Gudang Pestisida yang Cemari Sungai Cisadane
-
3 Langkah Taktis Dasco soal Krisis Penonaktifan BPJS PBI
-
Sungai Cisadane Tercemar Pestisida, Polres Tangsel Selidiki Unsur Pidana Kebakaran Gudang
-
Yaqut Cholil Qoumas Lawan KPK, Sidang Praperadilan Kasus Kuota Haji Digelar 24 Februari
-
Jeritan Hati Guru Madrasah di DPR: Gaji Rp300 Ribu, Jual Ayam Demi ke Jakarta hingga Sulit Akses P3K
-
Ahli Meringankan Roy Suryo dkk: Salinan Ijazah Jokowi Sama dengan Sampel Riset RRT
-
Lawang Sewu dan Sam Poo Kong Siap Memikat Wisatawan di Momen Libur Imlek
-
Tak Terima Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Dibongkar! Bonatua Klaim Identik dengan Dokumen Riset Roy Suryo Cs
-
GMKR Nilai Indonesia Hadapi Krisis Kedaulatan, Oligarki Disebut Rampas Hak Rakyat