Suara.com - Aktivis Hak Asasi Manusia yang juga Direktur Lokataru, Haris Azhar mengajak masyarakat untuk Golput di Pemilihan Presiden (Pilpres 2019). Tidak menentukan hak pilih dilakukan jika kandidat capres dan cawapres dalam Pilpres 2019 hanya dua pasangan calon.
Hingga sekarang hanya dua kandidat capres yang berpeluang besar untuk bertarung dalam kontestasi nasional nanti. Mereka adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Apalagi, menurutnya situasi politik nasional terkini sengaja mengkondisikan kandidat hanya dua atau tuga pasangan calon. Sehingga masyarakat tak punya pilihan lain.
“Hari ini belum tahu siapa penatang Jokowi. Tetapi aturan undang-undang elektoral kita maksimal yang bisa maju cuma 3 kandidat. Melihat situasi politik sekarang, parpol terbelah menjadi dua kubu, yakni yang nasionalis dan kubu Islamis,” kata Haris dalam diskusi bertajuk Mencari Capres Anti Korupsi di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).
Bahkan, lanjutnya, hingga saat ini belum ada kandidat yang berani deklarasi sebagai pasangan capres yang akan bertarung. Para elit politik sengaja saling menunggu untuk menyampaikan ke publik pasangan capresnya hingga mendekati waktu pendaftaran, sehingga tak banyak kandidat yang maju.
“Situasinya sengaja dibuat diakhir-akhir baru ada pasangan capres, sehingga nanti masyarakat dihadapkan pada situasi mau nggak mau cuma ada dua pilihan. Nanti masyarakat juga akan dihadapkan, anda dipihakbyang mana, pancasila atau Islami,” ujar dia.
Oleh karena itu, aktivis HAM dan mantan Koordinator Kontras ini mengajak masyarakat untuk bersikap golput jika pilihan pasangan capres yang ada nanti tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Sikap politik Golput itu dilakukan dengan datang ke TPS saat pemilihan namun tidak menyoblos pilihan yang ada.
"Nanti anda lihat dua pasangan calon yang ada tidak merepresentasikan persoalan kita di masyarakat, anda boleh coblos di pinggir-pinggir, anda datang ke TPS Anda berkontribusi," terang dia.
Haris mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dan jelia dalam melihat kandidat capres dan cawapres, jangan mudah percaya dengan slogan slogan dalam kampanyenya. Namun cek track record kandidat lebih detail. Bahkan setiap kandidat berkoar koar soal anti korupsi, namun tak punya komitmen.
Baca Juga: Kesolidan PKS di Pilpres 2019 Diragukan Kader Sendiri
"Kalau ada yang bilang anti korupsi, nah cek dulu itu," kata dia.
Dia mencontohkan hasil Pilkada Makassar beberapa waktu lalu. Masyarakat banyak memilih kotak kosong dan yang menang adalah korak kosong.
"Saya usulkan, masyarakat tidak usah takut kalau capres maju orang-orang yang tidak punya komitmen, tidak punya pengalaman, tidak pernah berdarah-darah, berkeringat lawan korupsi. Lihat di Makassar mereka coblos kotak kosong,” tandas dia.
"Kalau kita berhasil memilih garis di pinggir-pinggir (kettas suara) itu seperti di Makassar memilih kotak kosong dan itu signifikan, maka kita tunjukkan kepada mereka kita tidak percaya sama latarbelakang mereka”.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana