Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menemui pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, KH Maimoen Zubair. Pertemuan terjadi di tengah isu Mahfud masuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Joko Widodo.
Hanya saja Mahfud mengklaim pertemuan itu bukan membahas terkait calon wakil presiden.
"Kalau ketemu Mbah Moen (KH Maimoen Zubair), sudah dijelaskan sendiri sama Mbah Moen," katanya, di Semarang, Sabtu (21/7/2018).
Hal tersebut diungkapkannya usai sidang disertasi doktoral Ida Budhiati, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang dipromotorinya di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Menteri Pertahanan era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan selama ini dirinya sudah sering sekali bertemu dengan Mbah Moen, bahkan sebelum Gus Dur menjadi Presiden.
"Waktu Gus Dur jadi Presiden, beliau nanya ke Mbah Moen, itu Mahfud bisa ndak diangkat jadi Menhan? Kata Mbah Moen, bisa, bagus itu," kata sosok kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 tersebut.
Bahkan, kata dia, Mbah Moen yang merekomendasikan agar Hamzah Haz yang ketika itu sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikannya sebagai Menhan mewakili unsur Nahdlatul Ulama (NU).
"Saya sering ke Mbah Moen. Enam bulan sekali paling enggak. Ini kan beliau baru sakit kemarin, saya sedang ke luar negeri. Begitu mendarat, saya nengok. Alhamdulillah, beliau sudah sehat," katanya.
Namun, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakartamengatakan Mbah Moen sempat berpesan kepadanya bahwa semua nama yang muncul sebagai cawapres adalah orang yang baik.
Baca Juga: Perindo Tepis Anggapan JK Ambisius Ingin Jabat Lagi Cawapres
"Pesan Mbah Moen, semua nama yang muncul sebagai cawapres itu orang baik semua sehingga jangan sampai ada yang tertinggal ketika membangun negara ini ke masa depan. Entah di posisi apa," katanya.
Mengenai namanya yang masuk bursa cawapres pendamping Jokowi untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Mahfud memilih menyikapinya dengan mengembalikan kepada mekanisme konstitusi.
"Bahwa penentuan cawapres itu diputuskan oleh partai politik pengusung bersama calon presiden yang diusung. Itu saja. Siapapun, Insya Allah akan memberi yang terbaik," kata Mahfud. (Antara)
Berita Terkait
-
Penjara Mewah di Sukamiskin, Ditjen PAS Minta Maaf ke Jokowi
-
Demokrat Jawa Timur Putuskan Dukung Jokowi di Pilpres 2019
-
Perindo Tepis Anggapan JK Ambisius Ingin Jabat Lagi Cawapres
-
Persyaratan Cawapres Digugat, Roy Ingat JK Ucap Ingin Istirahat
-
JK Turut Gugat UU Pemilu, Masinton: Itu Langkah Politik
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Iran Tarik Biaya Tambahan Kapal Lewat Selat Hormuz, Teman AS - Israel Haram Melintas
-
Polda Metro Bungkam Ditanya Alasan Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke TNI
-
Apa itu Demo "No Kings" di Amerika? Gerakan Massal Warga Turunkan Donald Trump
-
Eks Anggota BAIS Bongkar Kejanggalan Kasus Andrie Yunus: Operasi Liar untuk Diskreditkan Presiden
-
Polisi Klarifikasi Dugaan Prostitusi Sesama Jenis di Tambora: Bukan Prostitusi, Tapi Suka Sama Suka
-
Iran Siapkan Cara Baru Bikin Israel Makin Sengsara
-
Indonesia Menuju 300 Juta Penduduk, Siapkah Negara Menghadapinya?
-
Dasco Sebut Tak Ada Pembatasan Pembelian Pertalite dan Pertamax: Stok BBM Kita Cukup
-
Terungkap! Motif Keji Pembunuhan Mayat dalam Freezer di Bekasi, Gara-gara Tolak Ajakan Merampok
-
BGN Tegaskan 93 Persen Anggaran MBG Langsung untuk Masyarakat, Bantah Isu Dana Rp335 Triliun