Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menemui pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, KH Maimoen Zubair. Pertemuan terjadi di tengah isu Mahfud masuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Joko Widodo.
Hanya saja Mahfud mengklaim pertemuan itu bukan membahas terkait calon wakil presiden.
"Kalau ketemu Mbah Moen (KH Maimoen Zubair), sudah dijelaskan sendiri sama Mbah Moen," katanya, di Semarang, Sabtu (21/7/2018).
Hal tersebut diungkapkannya usai sidang disertasi doktoral Ida Budhiati, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang dipromotorinya di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Menteri Pertahanan era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan selama ini dirinya sudah sering sekali bertemu dengan Mbah Moen, bahkan sebelum Gus Dur menjadi Presiden.
"Waktu Gus Dur jadi Presiden, beliau nanya ke Mbah Moen, itu Mahfud bisa ndak diangkat jadi Menhan? Kata Mbah Moen, bisa, bagus itu," kata sosok kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 tersebut.
Bahkan, kata dia, Mbah Moen yang merekomendasikan agar Hamzah Haz yang ketika itu sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikannya sebagai Menhan mewakili unsur Nahdlatul Ulama (NU).
"Saya sering ke Mbah Moen. Enam bulan sekali paling enggak. Ini kan beliau baru sakit kemarin, saya sedang ke luar negeri. Begitu mendarat, saya nengok. Alhamdulillah, beliau sudah sehat," katanya.
Namun, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakartamengatakan Mbah Moen sempat berpesan kepadanya bahwa semua nama yang muncul sebagai cawapres adalah orang yang baik.
Baca Juga: Perindo Tepis Anggapan JK Ambisius Ingin Jabat Lagi Cawapres
"Pesan Mbah Moen, semua nama yang muncul sebagai cawapres itu orang baik semua sehingga jangan sampai ada yang tertinggal ketika membangun negara ini ke masa depan. Entah di posisi apa," katanya.
Mengenai namanya yang masuk bursa cawapres pendamping Jokowi untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Mahfud memilih menyikapinya dengan mengembalikan kepada mekanisme konstitusi.
"Bahwa penentuan cawapres itu diputuskan oleh partai politik pengusung bersama calon presiden yang diusung. Itu saja. Siapapun, Insya Allah akan memberi yang terbaik," kata Mahfud. (Antara)
Berita Terkait
-
Penjara Mewah di Sukamiskin, Ditjen PAS Minta Maaf ke Jokowi
-
Demokrat Jawa Timur Putuskan Dukung Jokowi di Pilpres 2019
-
Perindo Tepis Anggapan JK Ambisius Ingin Jabat Lagi Cawapres
-
Persyaratan Cawapres Digugat, Roy Ingat JK Ucap Ingin Istirahat
-
JK Turut Gugat UU Pemilu, Masinton: Itu Langkah Politik
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?