Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menemui pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, KH Maimoen Zubair. Pertemuan terjadi di tengah isu Mahfud masuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Joko Widodo.
Hanya saja Mahfud mengklaim pertemuan itu bukan membahas terkait calon wakil presiden.
"Kalau ketemu Mbah Moen (KH Maimoen Zubair), sudah dijelaskan sendiri sama Mbah Moen," katanya, di Semarang, Sabtu (21/7/2018).
Hal tersebut diungkapkannya usai sidang disertasi doktoral Ida Budhiati, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang dipromotorinya di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Menteri Pertahanan era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan selama ini dirinya sudah sering sekali bertemu dengan Mbah Moen, bahkan sebelum Gus Dur menjadi Presiden.
"Waktu Gus Dur jadi Presiden, beliau nanya ke Mbah Moen, itu Mahfud bisa ndak diangkat jadi Menhan? Kata Mbah Moen, bisa, bagus itu," kata sosok kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 tersebut.
Bahkan, kata dia, Mbah Moen yang merekomendasikan agar Hamzah Haz yang ketika itu sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikannya sebagai Menhan mewakili unsur Nahdlatul Ulama (NU).
"Saya sering ke Mbah Moen. Enam bulan sekali paling enggak. Ini kan beliau baru sakit kemarin, saya sedang ke luar negeri. Begitu mendarat, saya nengok. Alhamdulillah, beliau sudah sehat," katanya.
Namun, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakartamengatakan Mbah Moen sempat berpesan kepadanya bahwa semua nama yang muncul sebagai cawapres adalah orang yang baik.
Baca Juga: Perindo Tepis Anggapan JK Ambisius Ingin Jabat Lagi Cawapres
"Pesan Mbah Moen, semua nama yang muncul sebagai cawapres itu orang baik semua sehingga jangan sampai ada yang tertinggal ketika membangun negara ini ke masa depan. Entah di posisi apa," katanya.
Mengenai namanya yang masuk bursa cawapres pendamping Jokowi untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Mahfud memilih menyikapinya dengan mengembalikan kepada mekanisme konstitusi.
"Bahwa penentuan cawapres itu diputuskan oleh partai politik pengusung bersama calon presiden yang diusung. Itu saja. Siapapun, Insya Allah akan memberi yang terbaik," kata Mahfud. (Antara)
Berita Terkait
-
Penjara Mewah di Sukamiskin, Ditjen PAS Minta Maaf ke Jokowi
-
Demokrat Jawa Timur Putuskan Dukung Jokowi di Pilpres 2019
-
Perindo Tepis Anggapan JK Ambisius Ingin Jabat Lagi Cawapres
-
Persyaratan Cawapres Digugat, Roy Ingat JK Ucap Ingin Istirahat
-
JK Turut Gugat UU Pemilu, Masinton: Itu Langkah Politik
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!