Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, sekitar 265.000 rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak bisa menyambung listrik walaupun di wilayah tersebut ada kabel dan tiang listrik.
Informasi ini ia peroleh dari Direktur PT PLN yang membawahi provinsi DIY. Jonan memperkirakan, jika semua rumah tangga itu diberikan subsidi akan memakan biaya sekitar Rp 265 miliar.
Berkaca dari hal itu, dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM bersama Komisi VII Dewan DPR RI, pada Kamis (19/7/2018) lalu, Jonan mengusulkan solusi yang dapat diberikan pemerintah kepada golongan rumah tangga yakni dengan memberikan subsidi biaya sambung listrik.
Jonan menuturkan, sebenarnya usulan tersebut pernah diutarakannya pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 lalu.
"Saya juga sudah mengusulkan apa subsidinya mau ditambah untuk biaya sambungan listrik golongan rumah tangga R1 450 va dan R1 900 va non-rumah tangga Mampu (RTM)," imbuh Jonan.
"Kalau Gunung Kidul (biaya sambung listrik) Rp 1.000.000. Jika dikali 265.000 rumah, itu cuma Rp 265 miliar. Ini kecil, wong subsidinya Rp 50 - 60 triliun," tambah Jonan.
Jonan menjelaskan bahwa golongan rumah tangga tidak mampu yang akan disubsidi biaya sambung listriknya tidak akan mencapai dua juta rumah tangga. Dan jika subsidi biaya sambung diputuskan sebesar Rp 1.000.000, maka total subsidi yang akan dikeluarkan oleh negara sebesar Rp 2 triliun rupiah.
"Sedangkan subsidinya hampir Rp 60 triliun. Ini sekali diputuskan setahun selesai. Mohon dimasukkan di APBN 2019," pungkas Jonan.
Baca Juga: 2 Kali Ditembak, Herdi Terkapar Lalu Tewas di Tembakan Kedua
Berita Terkait
-
Diperiksa Pagi hingga Sore, KPK Cecar Sofyan Basir Soal PLTU Riau
-
Wiwit, TKI di Korea Tewas Tercebur ke Kolam Rendaman Besi Panas
-
Terduga Teroris IS di Sleman Pernah Punya Istri Polisi
-
Jadi Atlet Judo, Terduga Teroris DIY Dapat Bonus Rp 100 Juta
-
Terduga Teroris Yogyakarta Ternyata Mantan Atlet Berprestasi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO