Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat ( 27/7/2018). Mereka bersolek nyentrik dan berbeda dari biasanya.
Kedatangan kedua menteri tersebut untuk melakukan Memorandum of Understanding (Mou) terkait sertifikasi pekerja konstruksi di LP Nusakambangan. Pengamatan Suara.com, baik Yasonna dan Basuki datang berpenampilan nyentrik.
Yasonna datang mengenakan kemeja putih serta mengenakan topi koboy merah. Selain mengenakan topi koboy merah, Yasonna juga mengenakan sepatu berwarna merah serta kacamata hitam.
Sementara itu, Basuki juga mengenakan kemeja putih serta topi biru berlambang Kementerian PUPR dan kacamata hitam. Kedatangan keduanya disambut petugas Lapas yang telah menunggu sejak pagi.
"Lapor kegiatan kunjungan Menteri Yasonna dan Menteri PUPR Basuki ke Lapas Nusakambangan Jumat tanggal 27 Juli 2019 siap dilaksanakan," ujar petugas jaga LP Nusakambangan kepada Yasonna.
"Laksanakan," jawab Yasonna.
Sebelumnya, Staf Humas Kementerian PUPR Iwan Bahariyanto menuturkan keduanya akan melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) tentang peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan di bidang jasa konstuksi.
"Akan menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kapasitas bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan di bidang jasa konstruksi," ujar Iwan, di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (27/7/2018).
Menurut Iwan, penandatanganan kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi warga binaan yakni di bidang jasa konstruksi.
Baca Juga: Napi LP Nusakambangan akan Dibekali Sertifikat Pekerja Konstruksi
"Dengan kerjasama ini diharapkan para warga binaan dapat meningkatkan kompetensinya di bidang jasa konstruksi, dan menjadi bekal mereka," kata dia.
Nantinya setelah penandatangan MoU, akan dilakukan peletakkan batu pertama pembangunan rumah susun dan rumah khusus untuk pegawai Lapas Nusakambangan.
Kemudian juga dilakukan peninjauan pembangunan Lapas super maksimum security di Karanganyar, Jawa Tengah.
Berita Terkait
-
Napi LP Nusakambangan akan Dibekali Sertifikat Pekerja Konstruksi
-
Wujudkan Zero Accident Kementerian PUPR Sertifikasi Ahli K3
-
Pelaksanaan Contraflow dan Oneway Saat Lebaran Dinilai Efektif
-
Kemkumham Siap Bahas Usul Koruptor Dipindah ke Nusakambangan
-
Menkumham Yasonna Stres Ada Penjara Mewah Koruptor di Sukamiskin
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan