Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim tidak ada satupun calon legislatif (caleg) dari partainya yang memiliki riwayat sebagai mantan koruptor. Ia menjamin bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tetap konsisten untuk tidak tergoda melakukan korupsi.
Nihilnya caleg bekas koruptor di tubuh PDIP pun sejalan dengan aturan yang tertuang dalam PKPU. Dalam aturan tersebut, seorang mantan koruptor dilarang mendaftarkan diri dalam bursa pemilihan legislatif.
"Yang jelas untuk tingkat pusat kami kan juara, artinya partai konsisten tidak ada calon yang berstatus tersangka, tidak ada yang mantan korupsi itu," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018).
Menurut Hasto, kondisi ini pun tak hanya terjadi di pusat saja, melainkan seluruh wilayah hingga tingkat kabupaten / kota. Hasto mencatat tak ada satu pun caleg dari partainya yang dulunya pernah menjadi koruptor.
"Di tingkat pusat ada satu kelewatan (mantan koruptor), itu pun langsung mengundurkan diri. Di tingkat provinsi pun kami hanya ada tiga dan itu sudah diselesaikan dengan baik," ungkap Hasto.
Hasto mengakui, partainya memang telah mengeluarkan aturan khusus yang berlaku di semua wilayah. Dalam aturan tersebut, jika ditemui adanya caleg mantan koruptor maka akan langsung didiskualifikasi.
"Di kabupaten / kota enggak ada itu (caleg mantan koruptor). Kami sudah mengeluarkan perintah kalau ada (yang korupsi) untuk langsung diganti," tegasnya. (Chyntia Sami Bhayangkara)
Berita Terkait
-
Harta Kekayaan Hendrar Prihadi, Kader PDIP yang Dicopot dari Kepala LKPP
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu