Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meyakini PKS akan tetap dalam koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2019-2024, dan diyakini segala perbedaan pendapat akan diselesaikan secara baik-baik.
"PKS selama ini baik-baik saja hubungannya dengan Gerindra. PKS adalah parpol besar dan matang sehingga tahu dalam bersikap untuk mengambil keputusan serta tahu kondisi saat ini," kata Riza Patria di Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyuddin bahwa partainya mempertimbangkan opsi abstain dalam Pemilu Presiden 2019 apabila koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai cawapres.
Riza Patria mengatakan telah pahami betul situasi dan kondisi saat ini serta empat parpol sudah sepakat koalisi dengan platform yang sama.
Menurut dia, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS sudah bersepakat berkoalisi menghadapi kontestasi Pilpres 2019 dan juga menyepakati kedepankan kepentingan bangsa dan rakyat bukan kepentingan parpol ataupun golongan.
"Empat parpol sudah sepakat platform kondisi bangsa kedepan bagaimana mengatasinya, dan saat ini sedang sempurnakan visi misi program dan itu terus dibangun komunikasinya," ujarnya.
Dia mengatakan Gerindra memahami kondisi PKS saat ini sehingga wajar tiap partai berusaha sekuat tenaga agar kader terbaiknya maju sebagai capres ataupun cawapres.
Menurut dia, penentuan cawapres tidak diputuskan sendiri dan sepihak oleh Gerindra maupun Prabowo karena harus mendengarkan masukan semua pihak.
"Prabowo ingin memutuskan hal yang terkait kepentingan besar tidak sendiri namun mendengar pendapat parpol dan tokoh agama," katanya.
Baca Juga: Wiranto: Persiapan Asian Games Hampir 100 Persen
Sebelumnya, Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyuddin mengatakan partainya mempertimbangkan opsi abstain dalam Pemilu Presiden 2019 apabila koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden.
"Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan," kata Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyuddin di Jakarta, Rabu (1/8/2018).
Dia memastikan keputusan PKS abstain atau tidak bergantung pada pembahasan DPP PKS dan Majelis Syuro PKS.
Suhud mengatakan pernyataan itu adalah pendapat pribadi dan bukan merupakan keputusan resmi PKS.
Menurut dia, proses pengambilan keputusan strategis di PKS itu melalui dua tahap, pertama, pembahasan di rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) sebagai badan pekerja harian Majelis Syuro.
Kedua, hasil keputusan DPTP dibawa ke sidang Majelis Syuro untuk dibahas lebih lanjut dan diambil keputusan resmi PKS. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang