Suara.com - DPP PA 212 mendesak partai-partai politik yang mereka klaim tergabung dalam koalisi keumatan, untuk mengikuti rekomendasi mereka mengenai sosok calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Dalam musyawarah politik para ulama yang tergabung dalam organisasi eks demonstran anti-Ahok pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017 itu, mereka merekomendasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres penantang petahana Joko Widodo.
Sementara cawapres, direkomendasikan dua orang, yakni pengkhotbah Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan, koalisi keumatan yang mereka maksud adalah Gerindra, PAN, PKS, PBB, dan Partai Berkarya.
Karenanya, kelima partai itu harus mengusung Prabowo dan memilih satu dari dua nama cawapres yang direkomendasikan mereka. Sebab, menurut Slamet, ulama tak mungkin membuat keputusan yang salah.
"Sudah pasti karena panggilan Allah, sehingga para ulama harus turun gunung turut membicarakan nasib umat, agar mampu mencari siapa pemimpin terbaik," kata Slamet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/8/2018).
Menurutnya, rekomendasi dari para ulama tidak seharusnya menjadi saran, sebab keputusan para ulama tersebut murni dari perumusan ilmu.
"Karena deteksi ulama terhadap calon pemimpin itu melalui pendekatan ilmu, bukan pendekatan kepentingan. Itulah pentingan partai koalisi wajib menghargai ajakan ulama, jika ingin melahirkan pemimpin yang baik," ujarnya.
Ia juga menuturkan, setiap partai koalisi keumatan itu harus menghormati keputusan Prabowo terkait pemilihan cawapres pilihan ulama.
Baca Juga: Survei Alvara: Elektabilitas PDIP Masih di Puncak
"Jika harus Habib Salim Segaf Aljufri atau Ustaz Abdul Somad yang ditunjuk sebagai cawapres Prabowo, maka wajib kepada partai koalisi menjunjung tinggi keputusan tersebut," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS