Suara.com - DPP PA 212 mendesak partai-partai politik yang mereka klaim tergabung dalam koalisi keumatan, untuk mengikuti rekomendasi mereka mengenai sosok calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Dalam musyawarah politik para ulama yang tergabung dalam organisasi eks demonstran anti-Ahok pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017 itu, mereka merekomendasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres penantang petahana Joko Widodo.
Sementara cawapres, direkomendasikan dua orang, yakni pengkhotbah Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.
Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengatakan, koalisi keumatan yang mereka maksud adalah Gerindra, PAN, PKS, PBB, dan Partai Berkarya.
Karenanya, kelima partai itu harus mengusung Prabowo dan memilih satu dari dua nama cawapres yang direkomendasikan mereka. Sebab, menurut Slamet, ulama tak mungkin membuat keputusan yang salah.
"Sudah pasti karena panggilan Allah, sehingga para ulama harus turun gunung turut membicarakan nasib umat, agar mampu mencari siapa pemimpin terbaik," kata Slamet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/8/2018).
Menurutnya, rekomendasi dari para ulama tidak seharusnya menjadi saran, sebab keputusan para ulama tersebut murni dari perumusan ilmu.
"Karena deteksi ulama terhadap calon pemimpin itu melalui pendekatan ilmu, bukan pendekatan kepentingan. Itulah pentingan partai koalisi wajib menghargai ajakan ulama, jika ingin melahirkan pemimpin yang baik," ujarnya.
Ia juga menuturkan, setiap partai koalisi keumatan itu harus menghormati keputusan Prabowo terkait pemilihan cawapres pilihan ulama.
Baca Juga: Survei Alvara: Elektabilitas PDIP Masih di Puncak
"Jika harus Habib Salim Segaf Aljufri atau Ustaz Abdul Somad yang ditunjuk sebagai cawapres Prabowo, maka wajib kepada partai koalisi menjunjung tinggi keputusan tersebut," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?