Suara.com - Ketua Tim kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra menilai kehadiran ahli I Nyoman Wara pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penerbitanan SKL BLBI adalah tragedi dan aneh dalam penegakan hukum.
Pasalnya, sebagai auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman ikut mengaudit terkait SKL BLBI, sehingga diduga memainkan peran ganda.
"Kalau dia alat bukti surat, itu ahli menerangkan apa yang dilakukan, apa yang ditemukan, bagaimana prosedur yang dilakukan. Itu artinya, dia menilai pekerjaannya sendiri. Kan sangat aneh orang disuruh menilai pekerjaannya sendiri, benar atau tidak, kan itu sangat tidak rasional," katanya kepada wartawan, Senin (6/8/2018) malam.
Kemudian, lanjut Yusril, jika Nyoman dihadirkan sebagai saksi fakta, dia hanya menerangkan fakta-fakta apa yang ditemukannya dan dituangkan ke dalam laporan tertulis.
Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 26, 27, dan 28 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Karenanya, posisi yang bersangkutan harus diklarifikasi terlebih dahulu.
"Ketua majelis mengatakan, yang berlaku di pengadilan selama ini, ya seperti ini. Bagi saya itu tragedi bagi penegakan hukum, penegakan supremasi hukum dan 'due process of law'. Ada proses yang tidak adil dalam menegakkan hukum," kata Yusril.
Yusril berpendapat ini merupakan tragedi karena orang bisa dihukum dengan dua bukti, keterangan surat dan keterangan ahli.
"Ini bukti suratnya dia sendiri yang bikin, dihadirkan ke situ jadi satu bukti. Dihadirkan ke persidangan satu bukti, dia berikan keterangan dua bukti, orang sudah bisa dihukum. Mengerikan saksi yang hadir di sini," katanya.
Yusril juga sempat mempersoalkan audit investigatif yang dilakukan BPK karena atas permintaan KPK dengan bukti-bukti yang diserahkan dari penyidik.
"Saya bilang, kalau bukti-bukti diserahkan penyidik, anda bisa mencari bukti-bukti yang lain nggak? Dia bilang bukti-bukti yang lain tidak relevan," jelas Yusril.
Menurut Yusril, bukti yang digunakan hampir 100 persen dari penyidik KPK. Bukan hanya itu, KPK juga sudah menyatakan bahwa terjadi kerugian keuangan negara kemudian meminta BPK untuk menghitungnya.
"Kalau itu sudah ada asumsi bahwa sudah ada kerugian negara. Kalau menurut pendapat saya, (seharusnya) nih ada nggak kerugian negara. Kalau ada berapa?," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, jaksa KPK menghadirkan ahli I Nyoman Wara di persidangan. Namun, kehadiran Nyoman dipersoalkan oleh tim kuasa hukum Syafruddin, apakah sebagai saksi atau ahli.
Pasalnya, Nyoman merupakan auditor BPK yang pernah melakukan audit terkait BLBI terhadap BDNI. Tim kuasa hukum mengaku keberatan karena Nyoman yang diajukan sebagai ahli untuk diminta menilai pekerjaan hasil auditnya sendiri.
Namun, terhadap keberatan tim kuasa hukum Majelis Hakim tidak menghiraukannya. Hakim Yanto sebagai Ketua Majelis Hakim bahkan meminta untuk menyampaikannya nanti dalam pledoi atau nota pembelaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO