Suara.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin akan mengirimkan tim untuk menyelidiki aktivitas dan keyakinan Kerajaan Ubur-ubur di Sayabulu, Serang, Banten.
Maruf Amin menuturkan, tim itu untuk mengumpulkan informasi mengenai ada atau tidaknya penistaan agama.
”Nanti kami kirim tim ke sana. Setelah mendapat banyak informasi, akan kami pelajari dulu,” kata Maruf Amin di kantor PBNU, Jalan Kramat Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).
Kendati begitu, Maruf Amin mengatakan belum dapat dipastikan Kerajaan Ubur-ubur telah melakukan penistaan agama.
"Belum, belum, itu kan harus dipelajari dulu ajarannya seperti apa ya," tutupnya.
Sebelumnya, perwakilan MUI Kota Serang dan Polres Serang telah menyambangi Siti Aisyah selaku raja dari Kerajaan Ubur-ubur untuk melakukan mediasi. Sekretaris MUI Kota Serang Amas Tajudin bahkan mengatakan, ajaran yang dianut Kerajaan Ubur-ubur adalah sesat.
”Dalam mediasi kami, mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah perempuan. Mereka juga memunyai syahadat yang berbeda dengan Islam pada umumnya,” kata Amas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas
-
Diisukan Bakal Digeser dari KSP Saat Reshuffle Kabinet Hari Ini, Qodari Bilang Begini
-
Misteri Motif Penyiraman Air Keras di Cengkareng, Satu Orang Pelaku Kini Diperiksa Intensif
-
Awali Kunjungan di Papua Barat Daya, Mendagri Tito Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan
-
Harga Minyak Makin Amburadul Gara-gara Iran Perketat Blokir Selat Hormuz