Suara.com - PAN, Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat akan menyampaikan sikapnya terkait gerakan #2019GantiPresiden. Rencananya keempat partai pendukung bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu akan menyampaikan sikapnya tersebut pada Senin pekan depan.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, keempat partai tersebut menyoroti pelarangan dengan deklarasi #2019GantiPresiden tersebut. Pasalnya, Hinca melihat posisi aparat keamanan yang seharusnya mengawal proses demokrasi, bukan malah menghadang-hadang.
"Kalau ada beda pendapat di masyarakat antara kelompok A, kelompok B, di situlah polisi sebagai alat negara untuk membuat pengamanan yang cukup. Tapi tidak melarangnya," kata Hinca di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (28/8/2018).
Dirinya pun berpendapat apabila gerakan tersebut tidak melanggar hukum apalagi merajuk kepada mahar yang saat ini tengah menjadi isu hangat dibalik #2019GantiPresiden.
"Kalau ditanya semua ahli hukum, saya katakan itu tidak makar, karena itu cuma ekspresi saja. Kalau 2018 ganti presiden barangkali perdebatan kita bisa lebih terbuka. 2019 memang pemilu, pilpres, saat semua orang datang ke TPS menentukan pilihannya, apakah presiden baru atau tetap yang lama dilanjutkan," ujarnya.
Terkait dengan ramainya isu gerakan #2019GantiPresiden, Hinca beserta ketiga partai lainnya tentu akan merumuskan satu pemikiran yang nantinya dapat mewakili suara partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi terkait menyikapi gerakan tersebut.
Hinca juga membantah apabila partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga akan turut serta menjadi bagian dalam gerakan tersebut. Ia menegaskan sikapnya kini hanya untuk mendukung kebebasan berdemokrasi.
"Nanti hari Senin kami rumuskan sama-sama. Supaya tidak sendiri-sendiri, karena ini sudah menyangkut soal kami bersama. Tidak dalam konteks mengawal, tapi mengingatkan negara, penyelenggara pemerintahan agar kebebasan berpendapat itu kita jaga bersama-sama," imbuhnya.
Baca Juga: Gempa 6,2 SR Guncang Kupang NTT
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
Terkini
-
Usut Gurita Suap Bea Cukai, KPK Periksa Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus
-
Kemenag Gelar Nikah Massal Gratis, Peserta Terpilih Berkesempatan Dapat Modal Usaha
-
Menteri Hukum Dorong Penyelesaian Aduan Masyarakat Lewat Program Pasti Ada Solusi
-
Siaga di Bundaran HI! Mobil Tahanan Polda Metro Siap Angkut Perusuh di Demo Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Ahmad Luthfi Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang dari Hulu ke Hilir
-
Klaim Tanpa Senjata Api, 6.088 Personel Gabungan Amankan Demo Mahasiswa di Jakarta
-
Mahasiswa Bakal Gelar Aksi Menuju Indonesia Bangkrut di Bundaran HI, Tuntut Harga BBM Diturunkan
-
BPK Apresiasi Kinerja Bulog, Capaian Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tembus 77 Persen
-
Bus Mahasiswa UI ke Bundaran HI Diadang Rantis, Massa Dipaksa ke DPR: Polisi Cuma Ketawa-tawa