Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon anggota legislatif DPR RI harus memiliki kemampuan profesional. Anggota DPR saat ini tidak seperti saat orde baru yang bisa disebut sebagai tukang catut saja.
Anggota DPR saat ini harus mempunyai elektabilitas tinggi untuk meraih suara terbanyak di Pemilu 2019. Sehingga harus mempunyai kemampuan profesional di bidang ekonomi, keuangan, pertahanan, hukum, hubungan luar negeri, serta politik dalam negeri tersebut harus digali sejak dini oleh para caleg. Supaya nantinya jika terpilih menduduki kursi parlemen, mereka dapat memahami isu-isu tersebut.
Wapres JK mengatakan anggota DPR saat ini berbeda dengan masa orde baru, di mana anggota legislatif saat itu hanya berfungsi sebagai "alat" pemberi persetujuan kepada pemerintah tanpa diskusi yang berkualitas.
"Waktu jaman Pak Harto (Presiden Soeharto, red.), DPR boleh hanya dibilang tukang catut. Begitu Pemerintah mengajukan RAPBN, hampir tidak ada yang berubah, hanya pura-pura debat saja, setuju juga pada ujungnya. (DPR) Sekarang lain lagi; tanpa persetujuan anggota DPR, itu tidak akan lolos RAPBN atau RAPBD," kata Jusuf Kalla saat memberikan pembekalan di Pekan Orientasi Calon Anggota Legislatif Partai Nasdem di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Senin (3/9/2018).
Oleh karena itu, Wapres mendorong para caleg yang sedang mempersiapkan diri berkampanye untuk memahami isu-isu terkini dan mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Harus punya kapasitas di bidangnya, tentu tidak semua orang bisa mengetahui semua hal. Jadi harus dijaga keseimbangannya antara profesionalisme dan juga posisi politik yang baik dan fokus pada masalah supaya dari awal, profesionalisme itu jadi," ujarnya.
Pekan Orientasi Caleg Partai Nasdem diselenggarakan sejak Sabtu (1/9/2018) dengan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Orientasi tersebut diikuti oleh 560 caleg anggota DPR dari Partai Nasdem, yang akan bertarung untuk memperebutkan target 100 kursi DPR dalam Pileg 2019. (Antara)
Berita Terkait
-
Agar Tak Ditangkap KPK, JK Minta Caleg Jangan Cuma 'Empat D'
-
Penutupan Asian Games 2018, JK: Indonesia Bersahabat untuk Asia
-
Hanifan Bawa Bendera Merah Putih di Parade Penutupan Asian Games
-
Jack Ma Bertemu Menteri Kabinet Jokowi di Ritz Carlton
-
Gula Rafinasi Beredar di Pasaran, DPR Desak Polisi Turun Tangan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu