Suara.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyayangkan beberapa pejabat negara yang masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres-cawapres, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Menurutnya, para pejabat negara itu telah mengabaikan etika publiknya.
Mardani menjelaskan, sikap para pejabat negara yang diketahui sering hadir dalam pertemuan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin sangat wajar karena posisi Jokowi kini sebagai petahana. Namun ia meminta kepada seluruh pejabat publik tersebut untuk tetap menjunjung netralitasnya.
"Kami sedih kalau makin banyak yang seperti ini. Seruannya kepada semua pejabat publik hendaknya menjaga etika publik selama masih mendapatkan seluruh fasilitas dari publik hendaknya berlaku netral," ujar Mardani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Selasa (4/9/2018).
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, percuma apabila hal tersebut terus dikritik atau diprotes, karena tidak akan ada respon yang datang dari pihak Istana. Oleh karena itu, Mardani lebih menyerahkan kepada seluruh masyarakat untuk menilai.
"Kalau ini, kita teriak kayak apapun itu dikembalikan kepada moralitas. Satu saja yang kita angkat monggo publik benar-benar memperhatikan bab ini," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Seorang Kyai Jadi Ketua Timses Jokowi - Ma'ruf Amin se-Pulau Jawa
-
Kumpulkan 80 Perwira TNI-Polri di Istana, Ini Dua Pesan Jokowi
-
Soroti Tim Kampanye Jokowi, Gerindra: Sudah Putus Urat Malunya
-
Bonus Asian Games, Atlet Anak Pekerja Migran Diberi Rp 50 Juta
-
Pejabat Istana Teten Masduki Ikut Rapat dengan Timses Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu