Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono angkat bicara terkait masuknya beberapa pejabat negara dalam struktur Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Hal itu menurutnya telah melanggar aturan.
Menurut Ferry, masuknya beberapa nama pejabat menteri dan staf khusus presiden sebagai TKN Jokowi - Ma'ruf dinilai dapat mengganggu kinerja pemerintah. Bahkan dia menilai Jokowi sudah kehilangan rasa malu dengan melibatkan pejabat negara sebagai anggota TKN.
"Wah itu jelas-jelas melanggar. Pokoknya Jokowi cs ini sudah putus urat malunya," kata Ferry saat dihubungi Suara.com, Selasa (4/9/2018).
Tak hanya Ferry, bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Uno juga ikut menyoroti hal tersebut. Sandiaga meminta Jokowi untuk tidak menggunakan instasi pemerintah atau fasilitas negara untuk berkampanye.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki yang juga turut hadir dalam rapat bersama TKN Jokowi - Ma'ruf Amin pada Senin (3/9) malam di Posko Cemara menilai wajar atas komentar Sandiaga Uno tersebut.
Teten menyatakan sudah memberikan arahan kepada menteri-menteri yang masuk dalam TKN Jokowi - Ma'ruf untuk tidak menggunakan fasilitas negara saat masa kampanye.
"Ya itu biasalah dituding kepada incumbent. Tapi pak Joko Widodo sendiri sudah wanti-wanti, sudah memberikan arahan kepada para menteri pada jajaran di Setpres yang memang bisa saja nanti kita keliru, sudah diingatkan," ujar Teten.
Meski demikian, kata Teten, Jokowi memiliki hak untuk mendapatkan pengawalan dan pengamanan. Pasalnya, pengamanan kepala negara sudah diatur di undang-undang.
"Tapi sebagai presiden kan berhak mendapatkan pengawal, seperti kendaraan yang cukup aman dan lain sebagainya, itu sudah diatur itu saja," tandasnya.
Baca Juga: Hari Ini Ratusan Atlet Asian Games 2018 Tinggalkan Jakarta
Berita Terkait
-
Bonus Asian Games, Atlet Anak Pekerja Migran Diberi Rp 50 Juta
-
Sandiaga Uno Sindir Joko Widodo Kampanye Pakai Fasilitas Negara
-
Pejabat Istana Teten Masduki Ikut Rapat dengan Timses Jokowi
-
Sandiaga Kampanye di Kampus? Tim Jokowi: Jangan Menghakimi
-
Asian Games 2018 Sukses, Prabowo Subianto Puji Pemerintah
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!
-
Bivitri Susanti: Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Bisa Digugat ke PTUN dan MK
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri