KPK Dalami Peran Anggota DPR Donny Priambodo di Kasus Bakamla

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelidiki fakta persidangan yang menyebut anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo menerima uang Rp 90 miliar. Uang tersebut atas proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Hal itu, disampaikan Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah saat bersaksi di persidangan atas terdakwa kader Golkar Fayakhun Andriadi, Senin (3/9/2018). Fahmi menyebut Donny menerima uang Rp 90 miliar dari sejumlah proyek Bakamla yang diloloskan melalui DPR.

Menanggapi informasi fakta persidangan tersebut, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan penyidik KPK akan menindaklanjuti temuan dalam kasus proyek Bakamla tersebut.

"Itu, nanti fakta persidangan itu tentu akan dikembangkan sejauh apa dapat di-follow up," kata Saut Situmorang, Selasa (4/9/2018).

Hal sama diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut penyidik KPK tentunya akan menggali fakta persidangan adanya penerimaan uang kepada Donny. Tentunya penyidik mempunyai langkah- langkah untuk mengungkap kasus proyek Bakamla.

"Ya, kami ikuti alurnya. Ada laporan pengembangan penyidikan, ada laporan pengembangan penuntutan. Penyidik pasti melihat itu untuk langkah berikutnya akan ditentukan," tutur Agus Rahardjo.

Fayakhun Andriadi didakwa menerima uang sejumlah 911 ribu dolar AS dari proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Uang tersebut diterimanya dari Fahmi Dharmawansyah, suami dari artis Inneke Koesherawati.

Ini merupakan pengembangan dari tersangka sebelumnya. Sebelumnya sudah ada Fahmi Dharmawansyah yang sudah menjadi terpidana.

Menurut jaksa, patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar Fayakhun melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Baca Juga: Diantar Istri, Buronan KPK Menyerahkan Diri

Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.