Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendeklarasikan Forum Pemutakhiran Data Pemilih dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Pemilu 2019. Hal itu sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan DPT.
Komisioner KPU, Viryan Aziz menuturkan deklarasi Forum Pemutakhiran Data Pemilih melibatkan beberapa lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai upaya melakukan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan DPT. Sehingga diharapakan forum tersebut dapat menambah kualitas DPT.
"Permasalahan penanganan pemilih pindahan akan dapat dilakukan dengan pelayanan yang setara untuk itu dibentuk forum ini," kata Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Sementara, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan proses pemutakhiran berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenlu. Selanjutanya, dilakukan pencatatan di Kabupaten/Kota, lalu direkapitulasi di Provinsi, dan terakhir di Nasional.
Terkiat hal itu, Arief menjelaskan rangkaian proses rekapitulasi itu sendiri sudah berlangsung sejak Desember 2017. Hal itu dilakukan guna menjamin kualitas data pemilih.
"Rapat pleno terbuka rekapitulasi secara Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang sesungguhnya sudah kita mulai sejak bulan Desember 2017. Rangkaian kegiatan untuk membuat kualitas data pemilih lebih baik, mulai dari memperbaiki sistem, dan kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak," tutur Arief.
Lebih lanjut Arief menjelaskan berdasarkan undang-undang kalau sampai penetapan DPT terdapat pemilih yang belum masuk sebagai DPT, data tersebut masih bisa dicermati. Untuk itu, Arief memgimbau masyarakat untuk berperan aktif guna meminimaliasir terjadinya hal itu.
"Data ini masih dapat dicermati. Masyarakat juga kami harap berperan aktif apakah namanya sudah masuk dalam daftar DPT, apakah DPT sudah mencantumkan nama dirinya sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Catatan silakan disampaikan secara langsung ke pada kita," imbaunya.
Berita Terkait
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Wasekjen PSI Ibaratkan Jokowi Tanpa Piala Dunia, Menang Pemilu 2029 Jadi Penutup Karier
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Akademisi Beri Peringatan Keras: Indonesia Belum Siap E-Voting, Ancaman Kejahatan Siber Mengintai!
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi