Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendeklarasikan Forum Pemutakhiran Data Pemilih dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Pemilu 2019. Hal itu sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan DPT.
Komisioner KPU, Viryan Aziz menuturkan deklarasi Forum Pemutakhiran Data Pemilih melibatkan beberapa lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai upaya melakukan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan DPT. Sehingga diharapakan forum tersebut dapat menambah kualitas DPT.
"Permasalahan penanganan pemilih pindahan akan dapat dilakukan dengan pelayanan yang setara untuk itu dibentuk forum ini," kata Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Sementara, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan proses pemutakhiran berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenlu. Selanjutanya, dilakukan pencatatan di Kabupaten/Kota, lalu direkapitulasi di Provinsi, dan terakhir di Nasional.
Terkiat hal itu, Arief menjelaskan rangkaian proses rekapitulasi itu sendiri sudah berlangsung sejak Desember 2017. Hal itu dilakukan guna menjamin kualitas data pemilih.
"Rapat pleno terbuka rekapitulasi secara Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang sesungguhnya sudah kita mulai sejak bulan Desember 2017. Rangkaian kegiatan untuk membuat kualitas data pemilih lebih baik, mulai dari memperbaiki sistem, dan kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak," tutur Arief.
Lebih lanjut Arief menjelaskan berdasarkan undang-undang kalau sampai penetapan DPT terdapat pemilih yang belum masuk sebagai DPT, data tersebut masih bisa dicermati. Untuk itu, Arief memgimbau masyarakat untuk berperan aktif guna meminimaliasir terjadinya hal itu.
"Data ini masih dapat dicermati. Masyarakat juga kami harap berperan aktif apakah namanya sudah masuk dalam daftar DPT, apakah DPT sudah mencantumkan nama dirinya sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Catatan silakan disampaikan secara langsung ke pada kita," imbaunya.
Berita Terkait
-
Lawan Politik Uang! PKB Bidik Ambang Batas hingga E-Voting di Revisi UU Pemilu
-
Jokowi Resmi Berjaket PSI? Pengamat Sebut Bisa Jadi Ancaman Elektoral bagi PDIP
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
Program MBG Boros Rp1 T per Bulan, Pengamat: Mereka Memperhitungkan Ini untuk Investasi Pemilu 2029
-
Tito Karnavian Siap 'Tempur' Bahas RUU Pemilu: Apa Pun Skenarionya Kami Siap
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?