Suara.com - Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, menyampaikan, ia telah melakukan penjajakan kerja sama untuk menempatkan tenaga kerja semi profesional ke Polandia. Penjajakan kerja sama tersebut dilakukannya atas dasar undangan dari Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter. F. Gontha, April lalu.
Kunjungan ini dilakukan untuk menjajaki kemungkinan kerja sama penempatan tenaga kerja semi profesional, terutama untuk tenaga galangan kapal, pemotong dan packaging tangkapan ikan salmon. Menurut estimasi, pemerintah Polandia membutuhkan sekitar 20 ribu tenaga kerja asing dari berbagai negara.
Nusron menyebut, setelah meeting selama tiga hari dengan calon user dan agen di Polandia, dengan ditemani dan dipandu staf KBRI Warsawa, ada dua request dari BNP2TKI kepada calon user dan agen di Polandia.
Pertama, sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2017, bahwa negara penempatan harus memiliki syarat hubungan kerja sama di bidang proteksi dan perlindungan pekerja migran dengan Indonesia. Kedua, sambil proses negosiasi dan menunggu penandatanganan kerja sama, BNP2TKI meminta data spesifikasi dan persyaratan level grade yang dibutuhkan, serta cara memperoleh kurikulum dan sertifikasi tersebut di Indonesia.
"Hal ini kami butuhkan dalam rangka melindungi calon pekerja migran Indonesia, agar jangan sampai salah jalur dan tidak sesuai dengan keinginan user, yang ujung-ujungnya bisa berdampak pada disharmoni dan konflik hubungan industrial di negara penempatan," ujarnya.
Nusron menambahkan, hingga saat ini, BNP2TKI sudah berkali-kali mengejar data spesifikasi tersebut kepada calon user dan agen, tapi justru kelambatan ada dari pihak mereka. Padahal data tersebut nantinya menjadi pegangan BNP2TKI untuk menawarkan dan mobilisasi ke pusat pelatihan tenaga kerja, sekolah tinggi dan kampus-kampus, supaya bisa mendapatkan informasi yang valid dan kredibel.
Menurut Nusron, meski belum mendapat informasi detail yang utuh tentang data spesifikasi dan persyaratan level grade dari Polandia, BNP2TKI sudah menyiapkan program upgrading skill bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) ke Polandia, yang sifatnya untuk berjaga-jaga jika sudah mendapatkan data detail yang dibutuhkan.
"Sudah ada sekitar seribu lima ratus orang tenaga kapal yang kami upgrade. Mereka sudah dikirim juga untuk pendataan tenaga pemotong ikan, tapi standar gajinya tidak jauh dengan Indonesia, sehingga kurang peminatnya," jelasnya.
Baca Juga: BNP2TKI Siap Pulangkan Para Korban Kapal Karam Johor
Berita Terkait
-
Cak Imin Bicara soal Isu Pemakzulan di PBNU Usai Rapat, Nusron Wahid: Doakan Badai Cepat Berlalu
-
Isu Pemakzulan Gus Yahya Menguat, Begini Reaksi Nusron Wahid Soal Polemik Internal PBNU
-
Sertifikat Tanah Ganda Paling Banyak Keluaran 1961 Hingga 1997, Apa Solusinya?
-
Kasus Sertifikat Tanah Ganda Merajalela, Menteri Nusron Ungkap Penyebabnya
-
Sengketa Tanah JK vs Lippo Group! Menteri ATR/BPN Ungkap Fakta Pemilik yang Sah
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama
-
Polda Metro Gulung Jaringan Narkoba Jelang Tutup Tahun: 2054 Tersangka Diciduk, 387 Kg Barbuk Disita
-
Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Jadi Malam Galang Dana Bencana Sumatra
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Hari Ibu 2025, Menteri PPPA Serukan Nol Toleransi Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
-
Tuntaskan 73 Perkara, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun