Suara.com - Buni Yani, terpidana kasus ujaran kebencian, dikabarkan akan masuk di tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Informasi itu pernah disampaikan Djoko Santoso, petinggi Partai Gerindra yang juga calon Ketua Tim Pemenangan Prabowo - Sandiaga.
Menanggapi kabar itu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, yakni Raja Juli Antoni buka suara.
Ia mengatakan, tim kampanye Jokowi - Maruf akan lebih waspada kalau benar tim Prabowo menggandeng Buni Yani sebagai tim kampanyenya di dunia maya.
"Berarti kami harus siap-siap, cara-cara lama yang digunakan oleh Buni Yani dan kawan-lawan bisa jadi dipraktikkan kembali. Kan Buni Yani punya jejak rekam seperti itu," ujar Raja Juli di kantor pusat TKN KIK gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).
Untuk diketahui, Buni Yani merupakan orang yang mengedit video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Dari video yang diedit, Ahok akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri dan dinyatakan bersalah di pengadilan karena mengutip Surat Al Maidah ayat 51 dalam pidatonya.
"Dan dia sudah dinyatakan bersalah. Meskipun dia maju ke MA, belum ada keputusan tetap kasusnya," katanya.
Sekjen Partai Solidaritas Indonesia ini khawatir, cara lama Buni Yani akan dipraktikkan di Pilpres 2019. Mengingat, dia berhasil membuat Ahok mendekam di balik jeruji besi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, atas kasus penodaan agama.
Baca Juga: Gerindra Yakin Partai Demokrat Tetap 100 Persen Dukung Prabowo
"Bisa jadi cara-cara lama yang pernah digunakan di DKI akan dipergunakan kembali untuk level nasional. Kita harus waspada lah," katanya. [Dwi Bowo Rahardjo]
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?