Suara.com - Kota Surabaya, Jawa Timur akan menerapkan skeme ganjil genap seperti yang dilakukan di Jakarta. Ganjil genap di jalan raya untuk mengurangi kemacetan salah satu kota terpadat di Indonesia itu.
Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan penerapan sistem pembatasan jumlah kendaraan di jalan raya berdasarkan nomor kendaraan ganjil genap di daerah itu masih sebatas wacana.
Kepala Dishub Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan wacana pemberlakuan ganjil genap di Surabaya memang sudah beberapa kali muncul dalam forum diskusi.
"Tetapi itu baru sebatas wacana dan belum dibicarakan dengan DPRD Surabaya. Perlu ada regulasi berupa peraturan daerah (perda) jika memang akan diterapkan," katanya di Surabaya, Minggu (16/9/2018).
Meski demikian, Irvan mengakui dalam beberapa forum diskusi telah mencuat skema "traffic demand management" atau pembatasan kendaraan. Ada tiga solusi di antaranya penerapan plat nomor ganjil genap pada ruas jalan tertentu, penggunaan jalur 3 in 1 dan jalan berbayar atau "electronic road pricing" (ERP).
"Ketiganya dapat dipilih salah satu untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Surabaya," ujarnya.
Selama ini, lanjut dia, jumlah kendaraan yang melintasi Kota Pahlawan tidak hanya warga dalam kota, tetapi juga penduduk luar kota. Banyak dari mereka yang bekerja di Surabaya namun tempat tinggalnya di kota tetangga.
"Kalau tidak diatur memang bisa menimbulkan kecelakaan dan polusi," kata Irvan.
Hanya saja, lanjut dia, saat ini pihaknya lebih memilih untuk berkosentrasi memperbanyak angkutan umum dan "park and ride" atau tempat parkir umum. Dengan begitu, lanjut dia, jika nantinya penerapan pembatasan kendaraan dilakukan warga dapat memilih alternatif lain serta mengefektifkan program pembatasan yang telah dipilih.
Baca Juga: Khawatir Kendaraan Meningkat, Anies Tolak Ganjil Genap Permanen
Hingga saat ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya telah memiliki sejumlah "park and ride" seperti di Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Adityawarman dan Keputih. Sementara untuk angkutan umum terbaru, Dishub Surabaya telah memiliki delapan Suroboyo Bus dengan model "low deck" dan dua bus "double deck".
Akhir tahun ini, lanjut dia, Dishub Surabaya berencana akan menambah sepuluh unit Suroboyo Bus lagi melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan belum ada rencana penerapan ganjil genap pada sejumlah ruas jalan di Kota Pahlawan karena kemacetan yang terjadi saat ini belum begitu parah. "Kemacetan belum seperti Jakarta. Kita belum parah," ujar Risma.
Menurut Risma, pemberlakuan ganjil genap seperti di Jakarta bakal menyusahkan masyarakat karena warga harus berputar-putar dengan adanya pelarangan melintas di sejumlah ruas jalan dengan penerapan ganjil genap.
"Kasian masyarakat nanti tidak leluasa," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Mobil Goyang, Fotografer Gadungan Tipu dan Perkosa 2 Gadis Belia
-
Modus Cari Model Iklan, Gadis-gadis Diperkosa Fotografer Gadungan
-
Ditolak, Panitia Diskusi Waras Politik Ahmad Dhani Belum Berizin
-
Gerindra Jatim Tak Tanggungjawab Penolakan Diskusi Ahmad Dhani
-
Main Serobot Jalur, Reaksi Pesepeda Motor Ini Malah Bikin Kesal
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
6 Fakta Kunci Kasus Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit yang Seret Anak Jusuf Hamka
-
Rp 200 Triliun Anggaran Negara Disalurkan ke Kredit, Ekonom: Itu Ilegal
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!