Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres tentang Reforma Agraria.
Ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di hadapan Presiden Jokowi, pada acara Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
"Melalui forum ini, maka PBNU mengusulkan pada Bapak Presiden agar ada Perpres Reforma Agraria segera terbitkan, sekaligus inpres seluruh peraturan teknis yang memayungi seluruh proses," ujar Said Aqil.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi dalam sambutannya langsung merespon pernyataan Said Aqil. Jokowi mengatakan, Perpres Reforma Agraria hingga saat ini belum sampai ke mejanya.
"Mengenai perpresnya, pagi tadi saya cek sudah muter, tapi belum sampai meja saya. Memang buat perpres muter-muter dulu," kata Jokowi.
Jokowi kemudian memberikan target satu minggu pada menteri terkait untuk menyelesaikan Perpres tersebut.
"Saya beri waktu seminggu lagi harus selesai. Pasti saya telepon sampai meja siapa, saya ikuti terus," kata Jokowi.
Untuk diketahui, Perpres tentang Reforma Agraria bertujuan sebagai landasan aturan guna mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara pihak swasta dan masyarakat.
Melalui Perpres tersebut akan mempermudah kegiatan reforma agraria seperti sertifikasi lahan, redistribusi dan legalisasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT