Suara.com - Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal Projo ramai diperbincangkan di sosial media. Mantan Panglima TNI itu disebut menyamakan kumpulan orang yang tergabung dalam relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) atau Projo dengan TNI-Polri.
Menanggapi hal itu, Moeldoko mengatakan, ada media yang salah mengutip pernyataannya.
"Itu salah ngutip saja. Saya bilangin kalau bicara soal nasionalisme, Projo harus sama dengan mereka (TNI-Polri)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Ia mengaku tidak bermaksud menyamakan Projo dengan TNI dan Polri.
"Bukan Projo sama dengan TNI-Polri. Kalau bicara soal nasionalisme, saya katakan sama Projo harus bisa menyamai TNI-Polri, begitu konteksnya," ujarnya lagi.
Diketahui, pernyataan Moeldoko itu langsung menuai kritik dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Melalui akun Twitternya @RachlandNashidik, politikus Partai Demokrat itu menilai pernyataan Moeldoko bisa menjadi dasar aparat bisa kompromi di Pilpres 2019.
"Bahaya jika sebaliknya penyamaan ini berarti TNI dan Polri boleh bersikap partisan dan terlibat dalam politik praktis. Semoga kesalahan yang bodoh ini cuma kesalahpahaman. Tapi jika benar itu maksudnya, saya hadapi anda @GeneralMoeldoko," tulis Rachland.
Terkait itu, Moeldoko menegaskan pernyataannya saat bertemu dengan relawan Projo beberapa waktu lalu tidak ada kaitannya dengan keterlibatan TNI atau Polri dalam politik praktis.
Baca Juga: Sule Resmi Cerai dari Lina, Ke-4 Anak Pilih Dirawat Ayahnya
"Wah nggak ada hubungannya. Kami memberi semangat kepada Projo. Kalian kan nasionalisme sejati. Maka lihat itu TNI-Polri kalau nasionalisme," Moeldoko menjelaskan.
Ia menyebut Rachland sudah keliru menafsirkan pernyataannya.
"Keliru. Konteksnya dilihat. Kadang-kadang nggak melihat konteks begitu. Seperti kemarin saya bicara diancam begitu," kata Moeldoko.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT