Suara.com - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno sepakat dengan usulan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambahkan angka nol (0) pada nomor urut pasangan capres - cawapres. Kata Sandi, kesepakatan itu baru muncul sesaat sebelum pengundian nomor urut dimulai.
Sandiaga sempat bercerita kala dirinya tiba di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).
Ia menjelaskan kala itu, Jokowi tidak langsung naik ke atas di mana acara tersebut diadakan. Pasalnya, Jokowi ingin berdiskusi dengan Prabowo - Sandiaga. Meskipun pihak KPU sempat meminta para capres-cawapres membicarakan seusai pengundian, namun Jokowi tetap ingin berbicara sebelum acara dimulai.
"Tapi rupanya Presiden menginginkan untuk bertemu, akhirnya putuskan sudah kita yang ke bawah dipanggil Presiden," jelas Sandiaga saat akan meninggalkan Gedung KPU.
Ternyata Jokowi meminta kesepakatan Prabowo-Sandiaga untuk menambahkan angka nol dengan alasan agar tidak memimbulkan keuntungan bagi salah satu partai di masing-masing koalisi.
"Rupanya ada sebuah pemikiran dan Koalisi Indonesia Kerja bahwa nomor satu dan dua itu kemungkinan akan untungkan salah satu partai di koalisi mereka," kata Sandiaga Uno lagi.
Usai perundingan itu akhirnya baik Prabowo Subianto maupun Sandiaga Uno memutuskan untuk menyepakati adanya penambahan angka nol dalam nomor urut capres - cawapres. Dengan demikian, nomor urut yang digunakan adalah 01 untuk Jokowi - Maruf Amin, dan 02 untuk Prabowo - Sandiaga.
Sandiaga pun menambahkan tidak ada ketegangan saat membahas hal tersebut karena dirinya mengaku bersahabat dengan lawannya di Pilpres 2019 yakni Jokowi - Maruf Amin.
"Kita semua di atas bersahabat dan kami tidak ingin mengirimkan pesan bahwa situasinya tegang di atas situasi sangat cair," pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi - Maruf Amin Nomor 1, Djoko Santoso: Satu Periode Lah
Berita Terkait
-
Jokowi - Maruf Amin Nomor 1, Djoko Santoso: Satu Periode Lah
-
Prabowo - Sandiaga Nomor Urut 2, Gerindra : Ini Semangat Victory
-
Sama dengan Jokowi, Prabowo: Laksanakan Pemilu dengan Sejuk
-
Jokowi: Saya Minta Jangan Saling Fitnah dan Menghina
-
Jokowi - Ma'ruf Nomor Urut 1, OSO: Mereka Memang Orang Nomor Satu
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu