Suara.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (KOGASMA) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai langkah 'walk out' Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Deklarasi Kampanye Damai di Monas pada Minggu (23/9/2018) sebagai bentuk dari aksi protes.
Menurut AHY, sebagai pejuang demokrasi, SBY berhak meninggalkan acara seusai melihat adanya pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
AHY menjelaskan, langkah SBY itu atas penilaian terhadap banyaknya temuan-temuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Diketahui, pada acara deklarasi itu, pendukung Capres-Cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin terlihat membawa atribut kampanye yang seharusnya tidak dibawa selama acara.
“Pak SBY menggunakan haknya juga untuk meninggalkan acara lebih dulu karena kita semua melihat bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan dan juga sudah diatur oleh KPU," jelas AHY di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2018).
AHY menilai langkah SBY tidak perlu diperdebatkan atau dipersalahkan. Menurutnya, langkah SBY itu sebagai bentuk kritik kepada pendukung Jokowi-Ma’ruf yang ternyata tidak mengindahkan peraturan yang ditetapkan KPU.
Dirinya pun meminta kepada pihak penyelenggara acara dalam hal ini KPU untuk bertanggung jawab atau menyatakan sikap atas kejadian tersebut.
“Kalau memang sudah diatur, ada yang dilanggar tentunya kita berharap ada juga sikap yang ditunjukan oleh organisasi ataupun lembaga yg bertanggung jawab untuk itu,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
KPU Mau Bujuk SBY yang Pulang Cepat saat Deklarasi Pemilu Damai
-
Sambut Pilpres 2019, Anies Bakal Gelar Deklarasi Damai di Jakarta
-
Fadli Zon Menilai Aksi Relawan Jokowi Ciderai Kampanye Damai
-
Walk Out di Depan Jokowi dan Prabowo, Fadli Zon: Pak SBY Kecewa
-
Tuding Kubu Jokowi Curi Start Kampanye, Demokrat: Tak Perlu Lapor
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah