Suara.com - Partai Demokrat menyatakan tidak akan melapor terkait tudingan pelanggaran curi start kampanye yang dilakukan oleh pendukung Capres-Cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin saat Deklarasi Kampanye Damai di Monumen Nasional (Monas), Minggu (23/9/2018).
Namun begitu, Partai Demokrat telah melayangkan protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara acara kampanye damai.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, Partai Demokrat tidak berharap banyak kasus itu dapat diusut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karenanya, menurut dia hal itu tidak perlu untuk dilaporkan.
"Tidak perlu dilaporkan. Kami tak berharap dari laporan-laporan apalagi Bawaslu, sangat kami tak berharap," kata Ferdinand saat dihubungi Suara.com, Senin (24/9/2018).
Menurut dia, Partai Demokrat sudah melakukan protes kepada KPU. Protes itu dilayangkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Demokrat kepada KPU melalui pesan WhatsApp atau WA.
Protes via WA, kata dia, hal itu cukup dilakukan oleh Partai Demokrat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin telah melakukan kecurangan dalam berkampanye.
"Kami hanya akan mengajukan protes dan supaya publik tahu bahwa kecurangan sudah dimulai sejak awal," kata Ferdinand.
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih walk out dari cara kampanye damai. Alasannya, ia kecewa lantaran melihat tim relawan Jokowi-Maruf telah mencuri start kampanye terlebih dahulu.
Pasalnya, dalam deklarasi kampanye damai yang digelar KPU di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, tim relawan Jokowi-Maruf telah membawa atribut kampanye.
Baca Juga: Lawan Vietnam, Kiper Timnas Indonesia U-16 Waspadai Ini
Sementara itu, tim relawan Prabowo-Sandiaga belum mengenakan atribut apapun. Awalnya, SBY hadir di acara deklarasi dan mengiringi arak-arakan rombongan Prabowo-Sandiaga mengelilingi Monas.
Berita Terkait
-
Sore Ini, Bawaslu Gelar Sidang Gugatan OSO Tak Bisa Jadi Caleg
-
Aksi Walk Out SBY, PKB: KPU Tak Bisa Kontrol Relawan Jokowi
-
Dana Kampanye Prabowo Rp 2 M, Raja: Yang Lain Disimpan di Kardus
-
PKB Akui Ada Kesepakatan Tidak Bawa Atribut Saat Kampanye Damai
-
Paling Besar, Dana Awal Kampanye PDIP Rp 105 Miliar
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
Terkini
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
-
Rosan Roeslani Disebut Bakal Jadi Menteri BUMN, Dilebur dengan Danantara?
-
Profil Rohmat Marzuki, Kader Loyal Gerindra dari Magelang Geser Adik Ipar Haji Isam dari Wamenhut
-
Resmi Dilantik jadi Menpora, Ingat Lagi Sederet 'Dosa' Erick Thohir di PSSI
-
Dua Karyawan PT WKM Diduga jadi Korban Kriminalisasi, Aktivis Malut Tuntut PT Position Angkat Kaki!
-
Profil dan Rekam Jejak Afriansyah Noor: Kembali Jadi Wamenaker, Pengganti Immanuel Ebenezer
-
Siapa Sarah Sadiqa? Mengenal Srikandi Baru Pilihan Prabowo Jadi Kepala LKPP
-
Beda Jauh dari Mahfud, Kenapa KPU Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir Gibran?
-
Kursi Menteri BUMN Kini Kosong, Erick Thohir: Nanti Ada...
-
Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Harta Angga Raka Prabowo Tembus Rp 33 Miliar