Suara.com - Partai Demokrat menyatakan tidak akan melapor terkait tudingan pelanggaran curi start kampanye yang dilakukan oleh pendukung Capres-Cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin saat Deklarasi Kampanye Damai di Monumen Nasional (Monas), Minggu (23/9/2018).
Namun begitu, Partai Demokrat telah melayangkan protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara acara kampanye damai.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, Partai Demokrat tidak berharap banyak kasus itu dapat diusut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karenanya, menurut dia hal itu tidak perlu untuk dilaporkan.
"Tidak perlu dilaporkan. Kami tak berharap dari laporan-laporan apalagi Bawaslu, sangat kami tak berharap," kata Ferdinand saat dihubungi Suara.com, Senin (24/9/2018).
Menurut dia, Partai Demokrat sudah melakukan protes kepada KPU. Protes itu dilayangkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Demokrat kepada KPU melalui pesan WhatsApp atau WA.
Protes via WA, kata dia, hal itu cukup dilakukan oleh Partai Demokrat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin telah melakukan kecurangan dalam berkampanye.
"Kami hanya akan mengajukan protes dan supaya publik tahu bahwa kecurangan sudah dimulai sejak awal," kata Ferdinand.
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih walk out dari cara kampanye damai. Alasannya, ia kecewa lantaran melihat tim relawan Jokowi-Maruf telah mencuri start kampanye terlebih dahulu.
Pasalnya, dalam deklarasi kampanye damai yang digelar KPU di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, tim relawan Jokowi-Maruf telah membawa atribut kampanye.
Baca Juga: Lawan Vietnam, Kiper Timnas Indonesia U-16 Waspadai Ini
Sementara itu, tim relawan Prabowo-Sandiaga belum mengenakan atribut apapun. Awalnya, SBY hadir di acara deklarasi dan mengiringi arak-arakan rombongan Prabowo-Sandiaga mengelilingi Monas.
Berita Terkait
-
Sore Ini, Bawaslu Gelar Sidang Gugatan OSO Tak Bisa Jadi Caleg
-
Aksi Walk Out SBY, PKB: KPU Tak Bisa Kontrol Relawan Jokowi
-
Dana Kampanye Prabowo Rp 2 M, Raja: Yang Lain Disimpan di Kardus
-
PKB Akui Ada Kesepakatan Tidak Bawa Atribut Saat Kampanye Damai
-
Paling Besar, Dana Awal Kampanye PDIP Rp 105 Miliar
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
Terkini
-
Seskab Teddy Tegaskan Prabowo TIDAK Pakai Dua Pesawat Kepresidenan Saat ke Luar Negeri
-
Jadwal TKA SD dan SMP 2026 Berubah! Catat Tanggal Penting dan Strategi Agar Nilai Tinggi
-
Video Anies Ajak Intel Foto Bareng Usai Kepergok Viral, Ini Respons Kodam Diponegoro
-
PPATK Klaim Transaksi Judol Turun Drastis di 2025, DPR: Hasil Kerja Nyata atau Karena Sulit Dilacak?
-
Gegara Investasi Travel Haji Rp1,2 Miliar, Eks Sekjen Pordasi DKI Dihabisi Rekan Bisnis di Bantul
-
Gugatan Nikah Beda Agama Ditolak MK, Pencatatan Perkawinan Tetap Ikuti Hukum Nasional
-
Kasus Penganiayaan Pegawai Ritel di Pasar Minggu Berakhir Damai, Polisi: Proses Hukum Profesional
-
Epstein Files Bikin Geger, Mantan Presiden AS dan Istrinya Akan Diperiksa
-
Ikuti Perintah Prabowo, Gubernur Pramono Bakal Tertibkan Atribut Partai dan PKL di Trotoar
-
KPK Incar Harta Bos Asing di BUMN, Direksi WNA Wajib Lapor LHKPN