Suara.com - Partai Demokrat menyatakan tidak akan melapor terkait tudingan pelanggaran curi start kampanye yang dilakukan oleh pendukung Capres-Cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin saat Deklarasi Kampanye Damai di Monumen Nasional (Monas), Minggu (23/9/2018).
Namun begitu, Partai Demokrat telah melayangkan protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara acara kampanye damai.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, Partai Demokrat tidak berharap banyak kasus itu dapat diusut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karenanya, menurut dia hal itu tidak perlu untuk dilaporkan.
"Tidak perlu dilaporkan. Kami tak berharap dari laporan-laporan apalagi Bawaslu, sangat kami tak berharap," kata Ferdinand saat dihubungi Suara.com, Senin (24/9/2018).
Menurut dia, Partai Demokrat sudah melakukan protes kepada KPU. Protes itu dilayangkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Demokrat kepada KPU melalui pesan WhatsApp atau WA.
Protes via WA, kata dia, hal itu cukup dilakukan oleh Partai Demokrat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin telah melakukan kecurangan dalam berkampanye.
"Kami hanya akan mengajukan protes dan supaya publik tahu bahwa kecurangan sudah dimulai sejak awal," kata Ferdinand.
Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih walk out dari cara kampanye damai. Alasannya, ia kecewa lantaran melihat tim relawan Jokowi-Maruf telah mencuri start kampanye terlebih dahulu.
Pasalnya, dalam deklarasi kampanye damai yang digelar KPU di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, tim relawan Jokowi-Maruf telah membawa atribut kampanye.
Baca Juga: Lawan Vietnam, Kiper Timnas Indonesia U-16 Waspadai Ini
Sementara itu, tim relawan Prabowo-Sandiaga belum mengenakan atribut apapun. Awalnya, SBY hadir di acara deklarasi dan mengiringi arak-arakan rombongan Prabowo-Sandiaga mengelilingi Monas.
Berita Terkait
-
Sore Ini, Bawaslu Gelar Sidang Gugatan OSO Tak Bisa Jadi Caleg
-
Aksi Walk Out SBY, PKB: KPU Tak Bisa Kontrol Relawan Jokowi
-
Dana Kampanye Prabowo Rp 2 M, Raja: Yang Lain Disimpan di Kardus
-
PKB Akui Ada Kesepakatan Tidak Bawa Atribut Saat Kampanye Damai
-
Paling Besar, Dana Awal Kampanye PDIP Rp 105 Miliar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!