Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat. Sebanyak 7.000 sertifikat tanah diberikan untuk masyarakat di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.
Mengawali sambutannya, Jokowi mengaku belum bisa berbahasa Sunda. Padahal, selama menjadi Kepala Negara empat tahun, dia sudah tinggal di Istana Bogor, Jawa Barat.
"Saya tinggal di Bogor 4 tahun, tapi bisanya sampurasun dan kumaha damang doang. Saya belajar terus tapi belum bisa," ujar Jokowi di lapangan luar Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/9/2018).
Jokowi menjelaskan, setiap melakukan kerja ke sejumlah daerah selalu mendapat keluhan dari masyarakat soal konflik tanah.
Menurut Jokowi, hal ini terjadi karena dari 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat, baru ada 46 juta di tahun 2015.
"Dari 126 juta, baru 46 juta (disertifikat) berarti masih kurang 80 juta sertifikat tanah yang belum," ujar Jokowi.
"Setiap tahun saya cek. Kita ini hanya keluar itu 500 ribu sampai 800 ribu. Saya hitung berarti masih kurang 80 juta berarti masih nunggu bapak ibu 160 tahun. Mau enggak? 160 tahun nunggu sertifikat ini," lanjut Jokowi disambut warga dengan teriakan 'tidak'.
Dengan begitu, ia langsung memerintahkan pada menteri terkait untuk bekerja keras agar masyarakat dapat menerima sertifikat dengan mudah dan tidak melalui proses yang berbelit-belit.
"(Dulu masih ada) pungut sana sini betul?. Ya betul saya tahu. Saya pernah jadi rakyat, pernah ngurus sertifikat, saya perintahkan oleh karena itu kepada menteri saya titip, tahun 2017 harus keluar sertifikat 5 juta," kata Jokowi.
Baca Juga: Viral Komentar Lucu Netizen soal Ketua PSSI Edy Rahmayadi
Jokowi menerangkan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil sempat menayakan cara untuk mencapai 5 juta sertifikat tanah.
"Ya caranya Pak Menteri harus pikir, pokoknya harus keluar 5 juta. Mau kerja pagi, malam, pokoknya harus keluar. Nyatanya bisa. Tahun ini 7 juta," ujar Jokowi.
Sementara di tahun 2019, Jokowi menargetkan 9 juta sertifikat tanah untuk masyarakat bisa keluar.
Berita Terkait
-
Polisi Bantah Jokowi Diacungkan Jari Tengah saat Diterobos Wanita
-
Dilarang Terobos Rombongan Jokowi, Polisi: Presiden Itu Eksklusif
-
Nekat Terobos Rombongan Jokowi, Perempuan ini Ditangkap
-
Ketua KADIN dan HIPMI Dukung Jokowi, Erick Thohir Sumringah
-
Bos Pabrik Ekstasi di Cibinong Ternyata Bekas Pengacara
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Usai dari Cilegon, Prabowo Ratas di Istana Bahas 18 Proyek Hilirisasi Senilai Rp600 Triliun
-
Geger Ekspor Ilegal CPO: 87 Kontainer Disita, Negara Terancam Rugi Ratusan Miliar
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama