Suara.com - TNI mengerahkan tim kesehatan untuk membantu korban bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tim tersebut diberangkatkan dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada, Sabtu (29/9/2018) pagi.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pihaknya telah mengerahkan tim kesehatan dan tim perbantuan.
Hal itu dalam rangka percepatan pertolongan terhadap korban gempa dan tsunami di Kota Palu, yang terjadi pada, Jumat (28/9/2018) kemarin.
"Sesuai perintah presiden tadi malam pukul 19.50 WIB, (beliau) telepon saya memerintahkan untuk segera memberangkatkan tim dalam rangka percepatan pertolongan korban," kata Hadi di Halim Perdanakusuma, Sabtu pagi.
Hadi menerangkan tim yang diberangkatkan terdiri dari dua tim kesehatan setingkat kompi plus dari Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), satu kompi plus dari Satuan Marinir, serta pasukan dari Badan Sar Nasional (Basarnas).
Selain itu, kata Hadi, TNI juga akan memberangkatkan KRI Soeharso yang akan difungsikan sebagai rumah sakit terapung.
KRI Soeharso akan membawa tim dokter spesialis yang sebelumnya juga menangani korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Pagi ini juga KRI, atau rumah sakit terapung, akan segera berangkat dengan membawa dokter spesialis," pungkas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR), yang telah dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,4 SR, mengguncang wilayah Palu dan Donggala pada, Jumat (28/9/2018) sore pukul 17.02 WIB.
Baca Juga: Korban Gempa dan Tsunami di Donggala Ditemukan di Beberapa Tempat
Pusat gempa berkedalaman 10 kilometer itu berada pada 27 kilometer timur laut Donggala.
BMKG telah mengaktivasi peringatan dini tsunami dengan status Siaga (tinggi potensi tsunami 0,5 meter hingga tiga meter) di pantai Donggala bagian barat, dan status Waspada (tinggi potensi tsunami kurang dari 0,5 meter) di pantai Donggala bagian utara, Mamuju bagian utara, dan Kota Palu bagian barat.
BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami sejak, Jumat (28/9) pukul 17.36 WIB.
Berita Terkait
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
Terpopuler: Awal Mula Ijazah Jokowi Dituduh Palsu, Artis AK Terseret Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil
-
Bagaimana Awal Mula Ijazah Jokowi Dituduh Palsu?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi