Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018. Pertemun berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).
Dalam laporannya, BPK menyebut sudah menyelamatkan keuangan negara Rp 4,13 triliun pada semester I tahun 2018. Jumlah koreksi subsidi Rp 2,88 triliun, serta koreksi cost recovery Rp 561,6 miliar.
"Kita menyampaikan IHPS saja. Jadi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah perkembangannya meningkat, yang WTP (wajar tanpa pengecualian) meningkat," ujar Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuan tersebut, Moermahadi dan Presiden Jokwowi juga membahas soal laporan keuangan di Kementerian Pertahanan.
"Kan ada sistem yang beda di Kementerian Pertahanan dan TNI. Sebetulnya itu sudah disepakati antara menteri keuangan dan pertahanan, 2019 akan jalan," kata dia.
Penyetoran ke kas negara dilakuakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan koreksi subsidi diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan publik (KPP) tahun 2017.
IHPS I tahun 2018 merupakan rangkaian dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 652 LHP keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP dengan tujuan tertentu.
Terkait LHP keuangan, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 memperoleh opini WTP.
Pada laporan keuangan kementerian dan lembaga, jumlah opini WTP mengalami peningkatan dari 84 persen pada tahun 2016 menjadi 91 persen pada tahun 2017.
Baca Juga: Survei LSI: Jokowi Paling Konsisten Perjuangkan Pancasila
Berita Terkait
-
Survei LSI: Jokowi Paling Konsisten Perjuangkan Pancasila
-
Polisikan Ratna Sarumpaet, Farhat Abbas Jubir Berpengaruh Jokowi
-
Jokowi: Menpora Harus Jaga Betul Timnas Indonesia U-16
-
Didatangi Pejabat Afghanistan, Jokowi Singgung Penanganan Gempa
-
Jokowi akan Carikan BUMN untuk Dijadikan Bapak Angkat Timnas U-16
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
Dandhy WatchDoc Skakmat Meutya Hafid soal Video Prabowo di Bioskop, Netizen: Balikkan ke Irak!
-
Jaket Ojol Pinjaman Jadi Kedok! Duo Pencuri AC Mal Tambora Bedalih Kepepet Usai Dibekuk Polisi
-
Jaket Ojol Jadi Kedok, Dua Sekawan Gasak AC Mal Tambora karena Himpitan Ekonomi, Endingnya Penjara!
-
DPR Kritik KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Itu Bukan Rahasia Negara!
-
Polda Bali Resmi 14 Orang karena Dicap Perusuh Demo Agustus, 4 di Antaranya Masih Anak-anak
-
Gondol Motor Mertua hingga Perhiasan, Mantan Menantu Jadi Maling di Bekasi
-
Daftar 16 Dokumen Kunci Capres-Cawapres yang Dirahasiakan KPU, dari Ijazah hingga LHKPN
-
Khawatir Gejolak Sosial, Komisi II DPR Minta Mendagri Setop Efisiensi Transfer Dana ke Daerah
-
6 Fakta Kunci Kasus Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit yang Seret Anak Jusuf Hamka
-
Rp 200 Triliun Anggaran Negara Disalurkan ke Kredit, Ekonom: Itu Ilegal