Heboh Pengusiran Relawan Gempa Palu, Begini Penjelasan BNPB

Suara.com - Gempa dan tsunami yang melanda Palu, Kabupaten Donggala dan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Banyak relawan berdatangan untuk membantu para korban. Namun belakangan, heboh di media sosial video pengusiran sejumlah relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diusir dari halaman kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu.

Dari informasi yang dihimpun Suara.com, berita yang beredar menyebut Kepala Bappeda Kota Palu mengusir relawan-relawan BPBD agar pindah ke tempat lain. Beberapa alasan dalam berita tersebut ada barang yang hilang yakni laptop di kantor Bappeda.

Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (10/10/2018) mengatakan, pihaknya sudah mengonfirmasi berita tersebut kepada sejumlah pihak terkait.

"Saya telah mengkonfirmasi hal itu kepada beberapa pihak. Ternyata bukan diusir tetapi direlokasi atau dipindahkan ke halaman kantor BPBD agar memudahkan koordinasi dan halaman kantor Bappeda akan dibersihkan dan digunakan untuk apel ASN (Aparatur Sipil Negara)," ujar Sutopo.

Menurut dia, beberapa relawan mendirikan tenda di halaman kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Di bagian belakang kantor Bappeda adalah relawan dari BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan dan mereka mendirikan dapur umum. Sedangkan BPBD Provinsi Sulawesi Utara, BPBD Bolsel dan BPBD Bitung berada di halaman depan kantor Bappeda. Selain itu juga ada beberapa relawan lainnya. Mereka mendirikan tenda di halaman kantor Bappeda dan melakukan bantuan penanganan bencana sejak H+3 kejadian atau mulai tanggal 1 Oktober 2018.

Menurut informasi dari BPBD Provinsi Sulteng terjadi kehilangan barang milik Bappeda. Pascagempa memang kondisi keamanan dan ketertiban di sebagian Kota Palu terganggu. Khususnya hingga H+2, kondisi keamanan dan lingkungan di Kota Palu agak rawan. Aparat polisi telah menangkap beberapa pencuri yang melakukan tindakan kriminal.

"Justru adanya kehadiran relawan sejak H+3 atau pada tanggal 2 Oktober 2018, dengan mendirikan tenda-tenda relawan BPBD dan lainnya ikut menjaga lingkungan kantor Bappeda dari aksi oknum yang melakukan tindakan kriminal. Pascagempa kondisi kantor kosong karena pegawainya tidak masuk kantor," Sutopo menjelaskan.

Terkait dengan kehilangan barang tersebut, Kepala Bappeda sudah melapor ke Gubernur dan menjelaskan tentang kehilangan aset kantor. Maka diambil keputusan untuk mengosongkan halaman halaman Kantor Bappeda. Selanjutnya BPBD Provinsi Sulteng sudah mengajak relawan-relawan dari BPBD Provinsi Sulut dan Bolsel untuk bergeser ke halaman kantor BPBD Provinsi Sulteng.

Gubernur Sulawesi Tengah juga mengatakan, tidak ada istilah diusir. Yang benar adalah meminta Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatur dan merelokasi semua relawan-relawan BPBD yang ada di kantor Bappeda agar direlokasi ke kantor BPBD Provinsi Sulteng karena kantor Bappeda akan dipakai para ASN yang sudah mulai aktif sejak tanggal 8 Oktober 2018.

Baca Juga: Berduka, Ruben Onsu Kenang Kebaikan Mendiang Istri Indro Warkop

Kantor Bappeda akan dibersihkan dan dirapikan lagi karena dampak gempa belum di bersihkan dan lainnya. Selain itu sejak ASN aktif maka semua ASN Bappeda harus apel dan masuk kerja. Tentu kegiatan mereka akan mengganggu kenyamanan relawan.

Perintah Gubernur Sulteng tersebut kemudian disampaikan Kepala BPBD Sulteng kepada koordinator relawan yang menginap di halaman kantor Bappeda.

Gubernur Sulteng mengucapkan terima kasih atas dukungan, bantuan dan peran aktif relawan BPBD se Indonesia yang memang hadir ke Palu dan daerah terdampak bencana membantu korban bencana.

Rasa panggilan kemanusiaan untuk membantu masyarakat Sulteng yang tertimpa bencana benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Gubernur Sulteng dan masyarakat Sulteng mengucapkan terima kasih kepada relawan dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sulteng.

"Jadi tidak ada pengusiran. Hanya pengaturan dan relokasi tempat tenda relawan saja. Adanya miss communication dalam penyampaian informasi sering terjadi di tempat bencana karena kondisi sudah lelah, kurang istirahat dan banyak keterbatasan. Tapi semuanya sama, memiliki niat baik untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana," imbuh Sutopo.