Suara.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menyebut nazar Dedi Mulyadi bangun 1.000 rumah untuk janda terlalu sedikit. Ferdinand meminta Dedi Mulyadi membangun 10.000 rumah apabila pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo atau Jokowi-Maruf Amin menang di Pilpres 2019.
Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dua periode yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye (TKN) Jokowi-Maruf untuk wilayah Jawa Barat (Jabar) bernazar, apabila pasangan Jokowi-Maruf Amin menang di Pipres 2019, dirinya akan merobohkan kemudian membangun 1.000 rumah para janda di Jawa Barat.
Menurut Ferdinand jumlah tersebut masih sangat sedikit. Dirinya mengkhawatirkan kemudian Dedi Mulyadi hanya memilih janda-janda muda yang akan dibantu.
“Kalau cuman 1.000 saya khawatir nanti janda-janda yang jumlahnya sangat banyak rebutan akhirnya nanti Dedi Mulyadi hanya milih yang cantik-cantik saja dan janda muda, itu bahaya,” kata Ferdinand di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senin (15/10/2018).
Saat ditanyakan soal nazar, yakni apabila Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih pada Pilpres 2019 nanti, Ferdinand mengatakan dirinya akan berdiri di garda terdepan untuk melayani masyarakat.
"Nazar saya, saya akan pastikan rakyat dilayani dengan baik tidak ada jeritan-jeritan rakyat. Kalau itu tidak dilakukan, maka saya akan terdepan yang akan menjatuhkan Prabowo,” ujarnya.
Saat ditawarkan untuk memiliki nazar yang sama dengan Dedi Mulyadi untuk bangun 1.000 rumah, Ferdinand malah berkelar.
“Waduh, saya tidak punya duit untuk bangun rumah untuk janda kalau Dedi Mulyadi kan orang kaya, saya bernazar bahwa saya yang akan berdiri di garis depan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Sandiaga,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Ketua Tim Pemenangan Jokowi – Maruf Amin wilayah Jawa Barat Dedi Mulyadi, memunyai nazar unik kalau pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 itu menang dalam Pilpres 2019.
Baca Juga: Mengungkap 4 Sandi Khusus Kasus Suap Bupati Bekasi Neneng Hasanah
Mantan Bupati Purwakarta tersebut, bernazar merobohkan dan membangun kembali 1.000 rumah janda tua di Jabar. Menurut dia, seribu rumah janda tersebut harus memenuhi kriteria tidak layak huni.
Berita Terkait
-
Isi Pemeriksaan Jurkam Prabowo soal Hoaks Ratna Sarumpaet Besok
-
Timses Prabowo Nanik S Deyang Akan Dicecar Hoaks Ratna Sarumpaet
-
Prabowo Make Indonesia Great Again, Kubu Jokowi: Mau Balik Orba?
-
Selasa Besok Tim Prabowo Diperiksa Terkait Hoaks Ratna Sarumpaet
-
MUI Temukan Ada Kampanye Pilpres 2019 di Masjid se-Jawa Barat
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan