Suara.com - Presiden Jokowi kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk warga Jakarta Utara. Penyerahan sertifikat berlangsung di lapangan C-04 kawasan berikat nusantara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (17/10/2018) sore.
Sebanyak 10.000 sertifikat tanah diberikan untuk warga Jakarta Utara. 12 orang perwakilan penerima sertifikat diberikan langsung oleh Jokowi.
Mengawali sambutannya, Jokowi mengatakan sudah ratusan kali menyambangi kawasan Marunda saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Setiap saya pergi ke daerah, kampung, desa, provinsi, keluhannya masuk di kuping saya sengketa lahan, sengketa tanah di mana-mana tidak hanya di Jakarta," ucap Jokowi.
Dari keluhan tersebut, Jokowi kemudian menayakan soal persoalan yang ada pada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. Ternyata, penyerahan sertifikat ke masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya lambat.
Jokowi menerangkan, ada 126 juta sertifikat yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Tetapi tiga tahun lalu yang memunyai sertifikat hanya 46 juta. Dengan demikian kurang 80 juta sertifikat.
"(Saya tanya) berapa tahun si sertifikat diberikan pada masyarakat dari Sabang sampai Marauke, satu tahun kira-kira 500 - 600 ribu. Artinya bapak ibu harus menunggu 160 tahun lagi untuk pegang sertifikat (kalau cara kerja BPN seperti itu)," kata Jokowi.
Mengetahui hal tersebut, Jokowi menegaskan cara lama pembagian sertifikat tanah harus dihilangkan. Selain itu, Jokowi tidak ingin melihat masyarakat dibuat susah untuk mendapatkan sertifikat.
Kemudian Jokowi bercerita pada tahun 2017 menargetkan pada BPN 5 juta sertikat diberikan ke masyarakat. Adapun target tahun ini 7 juta sertifikat.
Baca Juga: Begini Kondisi Bos Lippo Billy Sindoro Ditahan di Rutan Polda
"Bisa saya yakin. Tahun depan lagi targetnya 9 juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN di kabupaten kota BPN. Caranya setelah Pak Menteri BPN, kanwil, yang penting rakyat pegang yang namanya sertifikat," katanya.
Dalam penyerahan serifikat kali ini, Kepala Negara juga didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Wali Kota Prabumulih Beri Hadiah Motor Listrik ke Kepsek SMPN 1, Auto Dinyinyiri Warganet
-
Pemerintah Akui Ada Kemungkinan Kementerian BUMN Dilebur dengan Danantara, Tapi...
-
Prabowo Bersiap Naikkan Gaji ASN hingga TNI/Polri, Guru dan Nakes Jadi Prioritas Utama
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Geger di India, Wabah Amoeba Pemakan Otak Renggut Nyawa Bayi hingga Lansia
-
Tepis Kabar Rektor IPB Arif Satria Bakal Dilantik Jadi Kepala BRIN, Mensesneg: Belum Ada Hari Ini
-
Alasan Kuat Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN: Beliau COO Danantara
-
Profil Dony Oskaria, Plt Menteri BUMN Pilihan Prabowo yang Hartanya Tembus Rp 29 Miliar
-
Polisi Bongkar Modus Lempar Bola Komplotan Copet di Halte TransJakarta, Begini Praktiknya!
-
Sudah Komitmen, Mensesneg Sebut Mahfud MD Bakal Diajak Gabung ke Tim Reformasi Kepolisian